SLAWI, RADARTEGAL.DISWAY.ID- Selain memberikan anggaran khusus untuk penanganan stunting, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal juga meluncurkan program Rames Sa’Ceting. Program rame-rame ASN cegah stunting itu sebagai gerakan filantropi dari kalangan ASN lewat iuran bulanan
“Artinya, cross-cutting atau alokasi anggaran dari perangkat daerah, dari pelaku usaha hingga komunitas peduli sudah berjalan baik. Ini kami kawal betul dan sinergikan saat proses penyusunan rencana aksi penanganan stunting dari mulai rembuk stunting tingkat desa hingga desk perencanaan, penganggaran dan pengendaliannya,” jelas Bupati Tegal Umi Azizah saat didaulat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi narasumber acara Dialog Terbuka Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Hotel Wyndham Opi Palembang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 3 Juli 2023.
Selain Bupati Tegal, narasumber lain yang hadir pada panel dialog terbuka ini antara lain Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Hamzi Fikri. Camat Banyuasin I Bahru Rangkuti, dan Kepala Desa Kluwut Kabupaten Brebes Zaenal Arifin.
Bertindak sebagai penanggap antara lain Direktur Kesehatan Ibu dan Anak Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Lovely Daisy, Direktur Pengembangan Sosial Desa dan Perdesaan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes RI Teguh Hadi Sulistiyono, pakar dari perwakilan akademisi Prof Fasli Jalal dan pelaksana harian Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Sri Purwaningsih yang hadir secara daring.
BACA JUGA:Anggaran Penanganan Stunting Rp64,6 Miliar, Bupati Tegal: Angka Prevalensi Terus Berkurang
Di depan presenter Zilvia Iskandar selaku moderator Umi mengaku, selama pandemi lalu angka stunting sempat naik menjadi 28 persen di tahun 2021. Sehingga dari sini, pihaknya memperkuat koordinasi yang tidak hanya dari lingkup pemerintahan saja, tetapi juga pentahelix dengan melibatkan elemen masyarakat, komunitas peduli hingga pelaku usaha yang ditunjang adanya sinkronisasi perencanaan dengan penganggarannya.
Kerja sama dengan organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Nasyiyatul Aisyiah menjadi modal sosial yang kuat untuk menjangkau sasaran ibu hamil dan balita stunting melalui program pemberian makanan tambahan dan bunda angkat balita stunting.
“Selain semangat militansi dan kemandirian yang tinggi, organisasi perempuan Muslimat NU, Fatayat NU juga Aisyiah ini punya peran penting menjembatani program pemerintah di wilayah, sebab rantai strukturalnya masuk sampai ke desa-desa,” jelasnya.
Lebih lanjut Umi menggarisbawahi bahwa data menjadi elemen terpenting untuk menjamin efektivitas intervensi gizi sensitif maupun spesifik penanganan stunting. Metode sampling pada SSGI menurutnya hanya digunakan untuk mengetahui besaran masalah di daerah. Selebihnya untuk mendeteksi, mengidentifikasi masalah riil gizi balita dan jenis intervensinya diperlukan data by name by address.
“Strategi penanganan stunting kita fokuskan ke lokus desa-desa dengan kasus stunting tertinggi. Di sini, desa yang jadi ujung tombaknya untuk mengintervensi sembilan variabel gizi spesifik dan 11 variabel gizi sensitif. Sehingga ini harus didukung data balita dan ibu hamil by name by address,” ujarnya.
BACA JUGA:Di Kabupaten Tegal, Kades Berperan Penting Turunkan Angka Stunting
Dengan memanfaatkan momentum Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), pihaknya pun melakukan pencacatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik atau e-PPGBM sebagai satu-satunya metode pendataan terbaik saat ini karena mampu menjangkau 87 persen populasi balita di Kabupaten Tegal.
“Data ini yang selalu kita validasi selama dua tahun terakhir lewat pelaksanaan Gebyar Posyandu di momen BIAN,” imbuhnya.
Jika berdasarkan e-PPGBM, angka stunting Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 17,6 persen atau ada selisih 4,7 persen poin dari hasil SSGI yang ada di angka 22,3 persen. Data e-PPGBM inilah yang dijadikan dasar analisis situasi pada proses perencanaan teknokratik untuk mendukung cakupan data 29 indikator esensial berbasis desa.
Umi menguraikan, alokasi anggaran yang mendukung intervensi gizi spesifik tahun 2023 ini mencapai Rp 28,8 miliar, diantaranya pelayanan gizi masyarakat Rp18,4 miliar, pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan Rp5,8 miliar dan pelayanan kesehatan bayi dan balita Rp4,4 miliar.