BREBES, RADARTEGAL.COM - Carut marut pendistribusian pupuk bersubsidi, diklaim karena ribetnya mekanisme penebusan.
Semakin ketatnya teknis penebusan kuota pupuk Kartu Tani disinyalir membuat seolah-olah pupuk langka.
Padahal, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes mengklaim stok pupuk bersubsidi melimpah.
Bahkan, ada alokasi tambahan 42.000 ton pada 2022, untuk kebutuhan petani. Hal itu, terungkap saat audiensi Komisi II DPRD Brebes dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), DPKP, dan distributor pupuk, Senin 9 Januari 2023.
BACA JUGA:Baksos, Bazar, Hingga Anjangsana Meriahkan HUT ke-345 Brebes
Audiensi sekaligus evaluasi tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi II Muhaimin Sadirun didampingi Sudono. Saat itu, pihaknya mendesak adanya evaluasi antara Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan distributor.
Fokusnya, memudahkan pelayanan terbaik bagi petani Brebes dalam penebusan pupuk bersubsidi.
"Berdasarkan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi 2022, 91 persen pupuk urea sudah terserap. Sedangkan, NPK 88,3 persen. Kenapa belum maksimal, ternyata dipicu ribetnya mekanisme penebusan pakai Kartu Tani," terang Muhaimin Sadirun.
Optimalisasi pengawasan KP3, kata dia, juga wajib dilakukan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
BACA JUGA:Kapolres Tegal Minta Bhabinkamtibmas Tampak Gagah Dimata Masyarakat
Harapannya, petani yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan alokasi sesuai RDKK bisa mendapatkan haknya.
Di sisi lain, KP3 yang melibatkan Dinkopumdag, Sekda, DPKP dan Polri juga harus lebih diperketat pengawasannya.
Sehingga, semua potensi penyimpangan dan kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan petani bisa segera teratasi.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Dinkopumdag Brebes Maryono mengatakan, terkait kelangkaan pupuk sebenarnya relatif.
BACA JUGA:Lazisnu Kabupaten Tegal Diminta Jaga Kepercayaan Masyarakat