Maka secara administrasi dan prosedural, kades bertanggungjawab atas kebenaran data warganya di DTKS.
Maka kuncinya harus ada keberanian Kades menyisir DTKS-nya, memastikan tidak ada warga miskin yang tertinggal dan memastikan pula tidak ada keluarga sejahtera yang masih saja menerima bantuan. Lakukan updating data secara berkala setiap tiga bulan sekali.
“Saya titip pesan, pastikan dalam program bansos ini tidak ada potongan untuk dalih apapun, sekalipun itu dari dana desa. Sudah ada laporan masuk ke saya soal potongan bansos di desa yang itu langsung kita tindaklanjuti dengan pembinaan dan perintah pengembalian. Jika masih saja ada yang melanggar, tidak tertutup kemungkinan pembinaannya dialihkan ke APH karena sebenarnya itu sudah terkategori pungli,” tegas Bupati.
BACA JUGA:Sopir Angkot dan Ojol di Pemalang Demo Tuntut Pencairan Bansos serta Penetapan Aturan Tarif Angkutan
Plt Dinsos Kabupaten Tegal Nurhayati menuturkan, penyaluran BLT BBM ini melalui Bank Tegal Gotong Royong (TGR) di 11 titik. Setiap penerima wajib membawa KTP asli dan KK asli.
Jika penerima meninggal dunia, maka bisa diterimakan ke ahli waris. Bantuan untuk 10.008 warga diperinci untuk sopir atau kru angkutan sebesar 985 orang, nelayan 1.905 orang, ojek online 694 orang, dan UMKM 6.424 orang.
“Kami akan membuat aplikasi sederhana usulusul sanggah agar masyarakat melakukan pengaduaan data penerima bansos yang tidak layak,” pungkasnya. *