JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen memberikan perhatian kepada sektor pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan dan aktivitas perekonomian nasional.
Dalam G20 High Level Seminar yang bertajuk “Strenghtening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity” di Bali, Jumat (15/7), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa negara-negara di dunia perlu mempercepat dan memperkuat kolaborasi global untuk mengatasi tantangan yang ada dalam ketahanan pangan.
“Negara-negara G20 perlu berkomitmen untuk bahu membahu dan memperkuat kolaborasi global untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan global,” tegas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia mengusulkan ketahanan pangan menjadi prioritas utama dan harus dimulai dari diri sendiri. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan tentang tiga upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan ketahanan pangan sebuah negara.
Ketiga upaya tersebut yakni mengurangi sampah makanan, mengembangkan diversifikasi pangan lokal, dan membangun ketahanan pangan dalam jangka panjang.
Untuk mengurangi sampah makanan, Menko Airlangga mengatakan bahwa inisiatif kecil seperti mengubah menu prasmanan ke ala carte dan menyimpan makanan dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan. Kemudian tentang pengembangan diversifikasi pangan lokal, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia telah mengembangkan makanan dan industri lokal.
Seperti sagu, sorgum, singkong, dan buah-buahan lokal sebagai upaya optimalisasi potensi pemanfaatan lahan dan pangan lokal. Di sisi lain, upaya diversifikasi pangan lokal dilakukan juga untuk mengembangkan industri pengolahan pangan lokal.
Selanjutnya, Menko Airlangga menjelaskan Indonesia saat ini juga tengah membangun ketahanan pangan dalam jangka panjang. Indonesia melakukan penguatan yang lebih komprehensif pada rantai produksi pertanian dari hulu ke hilir.
Indonesia mengembangkan Corporate Farming, Closed Loop, Food Estate, dan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Di hulu, Pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk melindungi sawah di 8 provinsi seluas 3,8 juta hektar dan akan terus meluas ke provinsi lain. Di hilir, Pemerintah memastikan konsumen mendapatkan akses pangan yang aman dan berkualitas melalui penguatan cadangan pangan nasional, terutama di tingkat petani, pembangunan infrastruktur, dan logistik pangan,” jelas Menko Airlangga.
Menutup penjelasannya, Menko Airlangga kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global.
“Indonesia meyakini bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, perlu menyediakan dan menyiapkan cadangan minimum pangan yang tidak hanya untuk satu negara, tetapi juga untuk negara lain. Negara-negara perlu bekerja sama untuk saling menyiapkan cadangan pasokan pangan, sehingga kita dapat bertukar ketika sangat membutuhkan,” pungkas Airlangga. (*)