Mengaku jengkel dengan pengelolaan keuangan di sejumlah daerah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram dan mengungkap bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya.
"Transfer kami ke daerah itu rutin lho. Memang ada beberapa persyaratan. Tetapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Ini kan menggambarkan adanya ironis. Resources ada, dananya ada, tapi tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat (17/6).
Sayangnya, di saat pemerintah pusat rutin melakukan transfer ke daerah, realisasi belanja modal pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim.
Ironisnya, daerah banyak yang menyimpan APBD-nya di bank. Menurut Sri Mulyani, posisi dana pemda di perbankan per Mei 2022 sebesar Rp200 triliun.
Angka itu naik dari posisi 2021 periode sebesar Rp172 triliun dan di 2020 Rp165 triliun.
Dengan adanya dana mengendap di bank tersebut, pembangunan infrastruktur dasar tidak terealisasi.
Salah satunya penyediaan air bersih. Padahal banyak rakyat di daerah membutuhkan infrastruktur.
Banyak wilayah di pedalaman Indonesia yang tidak memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai.
"Begitu pun kemiskinan di daerah yang masih tinggi. Bapak/Ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji saja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak," ucap Sri Mulyani ketus.
Kecepatan menjalankan instrumen, lanjutnya, penting bagi daerah. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya.
Dia menuturkan belanja Pemda alami minus 17 persen pada akhir Mei 2022. Yaitu dari Rp270 triliun menjadi Rp223 triliun.
"Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. Sebanyak 17 persen ya, bukan 1 persen, atau 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti perlu melihat, apa yang menjadi kendala," ucapnya.
Sri Mulyani juga menyoroti realisasi belanja sebesar Rp223 triliun tersebut banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Totalnya mencapai Rp113 triliun dari Rp223 triliun.
Sementara, belanja modal untuk peningkatan kualitas SDM justru kecil. Yakni cuma Rp12 triliun.
Belanja modal ini juga lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp14 triliun. Adapun belanja lainnya Rp44 triliun.