Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Rabu (15/6), dikritik tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Apalagi, dari dua menteri baru yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi, salah satunya adalah ketua umum partai politik.
Ada juga wakil menteri yang menjadi petinggi parpol. Itulah sebabnya, reshuffle dianggap merupakan salah satu cara untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengungkapkan ini terlihat dari posisi menteri yang direshuffle. Pun dengan posisi wakil menteri yang diisi oleh orang-orang yang memang terkait dengan kepentingan politik Jokowi.
Di mana Menteri Perdagangan (Mendag) diisi oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas selaku Ketua Umum PAN dan Menteri ATR/BPN diisi oleh Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI.
Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan diisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.
"Semuanya hanya sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik," kata Muslim.
"Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).
Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, menteri-menteri yang sudah ada di Kabinet Indonesia Maju lainnya juga banyak diisi kepentingan politik tidak dicopot oleh Jokowi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
"Demikian juga Zulhas yang masuk di kabinet sebagai hadiah bagi PAN yang semula di luar koalisi dan masuk koalisi untuk perkuat posisi koalisi di DPR," pungkas Muslim. (rmol/zul)