Dulu memang ada yang disebut jalur A dan jalur B di Golkar.
Jalur A adalah Mabes TNI.
Jalur B adalah birokrasi. Pegawai Negeri.
Lebih tepatnya Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri. Dua-duanya di bawah Presiden Soeharto. Itulah yang dimaksud dengan pemegang saham mayoritas di Golkar.
Selebihnya adalah jalur G -- Golkar murni. Di dalam jalur G itu ada juga pemegang saham mayoritasnya: Soksi dan Kosgoro -- ormas pendiri Golkar.
"Semua itu sudah tidak ada. Kini sepenuhnya terserah ketua-ketua DPD di daerah. Murah kan?" katanya. "Sedang di partai lain masih ada pemegang saham mayoritasnya. Anda sudah tahu," kata tokoh itu.
Tapi, kepentingan negara yang mana yang bisa membuat Munaslub Golkar bisa dianggap halal?
Alasannya bisa panjang. Yakni kelangsungan NKRI. Kalau itu terlalu abstrak bisa diturunkan sedikit: demi kelangsungan pembangunan negara.
Masih ketinggian?
Bisa ini: agar Indonesia maju. Misalnya agar terjamin bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia bisa mencapai USD 10 ribu/tahun di tahun 2029 -- dari sekarang baru USD 4.200 per kapita per tahun. Yakni lewat proyek-proyek besar yang sudah di dalam pipa.
Bisa juga ditambah sedikit: agar IKN terwujud. Kereta api cepat sukses. Dan jalan tol berlanjut sampai di mana-mana.
Ganjar pribadi tentu tidak punya kemampuan kelas Rp 1 triliun. Tapi uang bisa dicari. Yang tertipu ojol saja bisa Rp 12 T, apalah artinya proyek Munaslub Golkar itu.
Mungkin para pemegang saham Golkar akan mengajukan syarat. "Munaslub OK asal yang terpilih jadi ketua umum lewat Munaslub itu adalah Presiden Jokowi".
Dengan itu Golkar memang akan sangat diuntungkan. Punya ketua umum seorang presiden yang sedang berkuasa. Ditambah presiden yang akan berkuasa berikutnya. Dan seperti itu adalah wajah Golkar yang asli.
Banyak yang akan mau menjadi operator untuk operasi "demi kelangsungan pembangunan negara" seperti itu. Pun dari dalam Golkar sendiri. Tidak perlu sekelas Jenderal Luhut Pandjaitan -- yang adalah tokoh Golkar jalur I. Informal. Bukan intervensi.
Ketum Golkar yang sekarang pun akan rela semua itu terjadi. Asal ia tetap jadi menko Perekonomian di periode akan datang. Toh ia mampu. Idenya untuk tidak melarang ekspor CPO sebenarnya kan sangat baik -- seandainya diterima.