Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam dan ulama di Kabupaten Brebes hadir dalam kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Brebes.
Kegiatan dengan tema "Merajut Keberagaman Dalam Bingkai NKRI" dilaksanakan di Aula Badan Kesatuan Kebangsaan Politik Daerah (Kesbangpolda) setempat, Selasa (31/5).
Dalam pertemuan itu, ormas Islam dan ulama di Kabupaten Brebes menolak dengan tegas keberadaan Aliran Khilafatul Muslimin yang tengah menjadi sorotan di berbagai media sosial (medsos).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto, Dandim 0713/Brebes yang diwakili Pasi Intel, Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes M. Sodiq, dan Kejaksaan Negri Brebes yang diwakili Kasi Barang Bukti Imam Suryaman.
Hadir pula, Kasat Intelkam Polres Brebes IPTU Suhermanto, Ketua FKUB Kabupaten Brebes M. Supriyono, Ketua MUI Kabupaten Brebes Gus Solahudin, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Brebes Ahmad Munsip dan Pengasuh Ponpes Al-Bukhori Kyai H. Abdul Huda.
Selain itu, Ketua Kokam Kabupaten Brebes Drajat, Ketua KNPI Kabupaten Brebes Hendrik Maulana, Ketua Fatayat Kabupaten Brebes Nur Walidah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes Joko Mulyanto dan Ketua Pemuda LDII Kabupaten Brebes Muhammad Hilal S. serta organisasi lainnya juga turut hadir dalam acara rakor lintas sektor tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Brebe AKBP Faisal Febrianto mengatakan, terkait fenomena yang terjadi di wilayah hukumnya sebenarnya sudah lama terjadi. Namun demikian, hal itu tidak bisa selesai hanya karena tindakan-tindakan hukum.
"Kami berharap ada kerja sama antara ormas-ormas Islam ataupun tokoh agama yang mempunyai kewenangan harus ada tindakan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Kapolres, kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin tersebut tidak bisa dianggap remeh. Mengingat, mereka bergerak tentunya karena ada komando yang memerintahkan untuk bergerak yang salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Brebes.
"Untuk itu, kita harus bersatu dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menolak paham ini," tegas Kapolres.
Kapolres menilai, mungkin selama ini kedoknya masih dalam kegiatan pengajian dan pihaknya tidak melarang akan kegiatan pengajian tersebut.
Namun kegiatan pengajian ini juga harus di bawah dalam landasan ideologi Pancasila. Pemahaman-pemahaman Khilafatul muslimin itu, lanjut Kapolres, dinilai menuju ke arah gerakan radikal.
"Jadi ini tidak main-main jika wilayah kita sudah disusupi oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi. Ayo kita sama-sama mencegah paham radikal agar generasi muda kita tidak terpapar oleh paham-paham radikal. Sekali lagi saya minta kepada pejabat pemangku kepentingan, juga elemen masyarat terkait untuk bersama-sama menangani hal ini dengan serius dan bijaksana," pinta Kapolres Brebes.
Kapolres menambahkan, output dari kegiatan ini adalah kesepakatan bersama MUI, FKUB dan ormas Islam, yakni menolak aliran Khilifatul Muslimin.
Menurut Kapolres, Ketua Umum Khilifatul Muslimin pusat berada di Bandar Lampung. Di mana saat ini, masih ada terkait hukum di wilayah hukum tersebut.