Adanya dugaan penggalangan dana atau fundraising penundaan pemilu berkaitan dengan kasus mafia minyak goreng itu belum masuk tahap kesimpulan.
Hal ini seperti ditegaskan Politikus PDIP Masinton Pasaribu.
Meski belum kesimpulan, informasi itu sangat erat kaitannya dengan sejumlah fakta-fakta di lapangan di mana sejumlah pejabat tinggi negara hingga pengusaha sawit terjerat kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
"Jadi sebagai sebuah informasi kan dia bukan kesimpulan. Belum sampai kesimpulan ke sana, yang menyampaikan ke saya juga tapi jangan disimpulkan ya Pak Masinton, tapi sinyalemen ini coba dibaca. Informasi ini berkorelasi dengan adanya fakta-fakta di lapangan mobilisasi dukungan 3 periode," kata Masinton dalam diskusi publik bertajuk "Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng" di Jakarta, Selasa (26/4).
Masinton menuturkan, satu di antaranya mobilisasi dari kelompok petani plasma pada Februari lalu dan itu terjadi di beberapa titik lokasi.
"Kemudian untuk menggerakan kelompok-kelompok yang salah satunya bersumber dari sini," katanya.
"Nah tentu kita berharap betul di Kejaksaan Agung bisa mengungkap dari yang sekarang baru empat ini ya yang sudah ditersangkakan itu bisa didalami di situ. Itu yang saya maksud tadi," imbuhnya menegaskan.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP ini, informasi yang didapatkannya tersebut bukanlah peristiwa tunggal yang tanpa keterlibatan pihak-pihak lain.
Sebab, dampak yang ditimbulkan dari kasus izin ekspor CPO tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng yang menyusahkan rakyat.
"Itu kan agar sebagai sebuah informasi dan sinyalemen yang dia tidak berdiri sendiri. Jadi bukan sekadar semata-mata oh ini ada kelangkaan faktor bisnis. Nah sinyalemen harus kita baca ke sana," tuturnya.
"Nah apakah ini nanti benar ada atau tidak trgantung nanti investigasi dan followup di Kejaksaan Agung karena institusi tersebut yang memiliki instrumennya," demikian kata Masinton seperti dikutip dari RMOL.id. (ima/rtc)