Wacana penundaan Pemilu 2024 yang memicu gejolak politik di Tanah Air, membaut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi pilihan yang sulit. Kondiosi inipun diidentikan dengan buah simalakama.
Yakni memilih menginduk kepada partai yang telah membesarkannya atau mengikuti seruan dari lingkaran kabinet yang membantunya bekerja.
Bagi Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jokowi harus mulai memilih di antara dua tokoh berpengaruh. Yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Menurut saya, persoalannya bukan lagi pada isu penundaan pemilu, persoalannya pada hubungan ini, antara Jokowi dengan Luhut Binsar Pandjaitan dan Jokowi-Megawati Soekarnoputri. Sementara, Mega ke Luhut tidak ada sambungannya," kata pakar hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun, yang dikutip Redaksi dari kanal YouTube "Refly Harun" Selasa (26/4).
"Walaupun kita tahu, Luhut pernah bertemu Puan Maharani, tapi tidak menunjukkan hubungan ia dengan Megawati baik-baik saja," sambungnya.
Menurut Refly, Luhut bisa digeser dari jabatannya saat ini di kabinet, tetapi ia tidak bisa digeser dari samping Presiden Jokowi sebagai tokoh yang paling berpengaruh. "The most influencer," kata Refly
Sedangkan PDIP, lanjutnya, hanya kendaraan politik bagi Jokowi dan sudah selesai dipakai. Tapi jangan salah, dengan mayoritas di parlemen, PDIP memang bisa menebar ancaman terhadap pemerintahan Jokowi.
"Tapi belum tentu juga bisa menjatuhkan Jokowi, seandainya Presiden Jokowi solid dengan partai-partai lainnya," terangnya.
Karena itu, dalam pandangan Refly, Jokowi akan melakukan buying time. Jokowi tetap berusaha menjaga hubungannya dengan Megawati, tapi tetap mempertahankan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri yang paling diandalkan.
"Meski kontroversial, Luhut itu workable. Itu persoalannya," tegas Refly.
"Bayangan saya, Presiden Jokowi mungkin tidak akan mereshuffle Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan PDIP tetap panas, tetap hangat, karena sikap Jokowi itu," tandasnya lagi.
"Ini sama halnya, dengan 'bandelnya' Jokowi untuk tidak memberhentikan Rini Somarno pada periode pertama. Toh akhirnya Rini Soemarno tetap bisa menjabat sampai akhir periode, meskipun pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dia tidak dipakai," demikian Refly Harun. (rmol/zul)