Indikasi keterlibatan Kelompok Anarko dalam demo 11 April hari ini terus didalami pihak kepolisian.
“Itu terlihat dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya. Ini masih didalami oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga di beberapa wilayah,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/4) malam.
Dedi menyatakan Polri memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dengan santun.
“Kami punya kewajiban memberikan pelayanan, perlindungan, pengamanan, dan mengawal kegiatan tersebut. Tentunya harus ada kerja sama, komunikasi, jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian yang telah lalu,” katanya.
Dedi juga menyatakan unjuk rasa di sejumlah daerah secara keseluruhan terkendali.
“Laporan yang kami dapat dari beberapa polda, unjuk rasa secara umum terkendali,” tutur Dedi.
“Hanya di Jakarta saja yang masih terjadi pengawalan demonstran sampai betul-betul bubar, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan,” imbuhnya.
Dia menyebutkan, di sejumlah titik demo 11 April sempat terjadi insiden yang menimbulkan korban luka, baik dari kelompok masyarakat maupun anggota Polri.
Namun, insiden tersebut bisa dengan cepat dikendalikan oleh aparat keamanan.
“Dari beberapa kejadian, ada beberapa korban anggota Polri. Sudah disebutkan di Polda Metro Jaya ada enam orang, di Sulsel ada jatuh korban, dari masyarakat pun juga ada, tetapi jumlahnya sedikit,” katanya.
Sementara itu, babak belur dikeroyok di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/4), nasib pegiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia Ade Armando menjadi sorotan banyak pihak.
Salah satunya dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengecam insiden pengeroyokan itu.
“Saya mengecam tindakan anarkistis para pengeroyok terhadap Saudara Ade Armando,” kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Dia menegaskan, pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang di tengah kegiatan mahasiswa menyampaikan aspirasi merupakan tindakan para pengecut.
“Cari (pelakunya), temukan, dan tindak tegas,” kata mantan panglima TNI itu.
Dia menekankan, pemerintah secara terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat melalui berbagai saluran, tidak terkecuali melalui unjuk rasa.