Kasus yang dilaporkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membuat Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka.
Namun keduanya tidak sendirian. Koalisi Masyarakat Sipil mendukung keduanya dengan menyerahkan sejumlah data berupa dokumen-dokumen yang memperkuat rekam jejak bisnis atau dugaan konflik kepentingan yang diduga dilakukan Luhut Binsar Panjaitan.
Sejumlah dokumen itu diserahkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Trend Asia, dan Kontras. Hal itu dilakukan untuk meringankan Fatia dan Haris.
Penyerahan dokumen pendukung tersebut diminta senator asal Papua Barat, Filep Wamafma dapat dibuka ke publik sebagaimana hasil riset cepat sebelumnya.
“Kami berharap sejumlah dokumen yang diserahkan oleh para Non-Governmental Organization (NGO) dapat dibuka ke publik jika merupakan data baru atau tambahan di luar hasil riset sebelumnya. Hal ini penting agar rakyat Papua turut mengikuti sejumlah kasus tersebut,” tegas Filep, Rabu (6/4).
Menurut Filep, hal itu tak hanya penting dibuka, tapi juga bisa menjadi cara untuk menyakinkan publik bahwa apa yang dilakukan oleh NGO tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan ikut mendidik masyarakat.
Selain itu, Filep menganggap publik berhak untuk mengetahui hal tersebut guna melihat rentetan peristiwa secara utuh, melihat benang merahnya terhadap hal lain yang bisa saja berpotensi merugikan masyarakat sipil.
“Karena itu, kita meminta Polri merespon cepat dan objektif terhadap dokumen yang baru diserahkan oleh NGO tersebut,” pungkasnya. (jawapos/zul)