Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng total transaksinya mencapai Rp15 miliar sejak diluncurkan pada tahun 2021 lalu.
Jumlah penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2448 penyedia.
Hal ini seperti diungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati.
Ema mengatakan, Blangkon Jateng bisa digunakan oleh seluruh kabupaten kota.
Saat ini yang sudah bergabung sebanyak 18 kota kabupaten. 10 di antara ya, sudah melakukan transaksi.
“Sebagai upaya untuk mendorong UKM agar bergabung, kita juga menggelar pelatihan dan pendampingan UKM calon penyedia barang dan jasa untuk upload produk. Sudah 500-an UKM kita latih,” kata Ema, Jumat (25/3).
Selain itu, lanjut Ema, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan UKM, kabupaten kota juga diwajibkan melakukan pelatihan dan pendampingan. Sehingga UKMnya bergabung ke Blangkon Jateng.
“Kabupaten kota yang lain masih on going proses. Intinya semua kita wajibkan bergabung Blangkon Jateng,” tandas Ema.
Sebagai informasi, aplikasi Blangkon Jateng merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/jasa.
Tujuannya untuk memudahkan dan perluasan usaha kepada UKM dan Koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah hingga menjadikan pengadaan lebih inklusif, transparan dan akuntabel.
E-Katalog tersebut dapat diakses melalui situs blangkonjateng.jatengprov.go.id. Dalam aplikasi tersebut, penggunaannya cukup mudah. Seluruh transaksi juga dapat dilihat.
Tertera dalam aplikasi, saat ini total penyedia atau UKM yang bergabung jumlahnya 2.448 penyedia di antaranya 1.244 non badan usaha dan 1.205 badan usaha. Total produk tayang sebanyak 55.082 produk.
Jumlah transaksi, bisa dilihat dalam opsi transaksi vendor, mencapai Rp15 miliar. Transaksi terbanyak berdasarkan kategori adalah katering makanan dengan nilai Rp4 miliar.
Sebelumnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Bali usai mengikuti pengarahan Presiden Jokowi kepada menteri kabinet, kepala lembaga, kepala daerah dan kepala BUMN terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, mengatakan arahan presiden sangat clear. Kita harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri.
"Kalau 40 persen anggaran baik APBN maupun APBD digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri khususnya UMKM, maka ini betul-betul bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi," katanya.