Pendirian pangkalan militer yang direncanakan China di Kepulauan Solomon akan mengkhawatirkan bagi Australia yang bertetangga. Menteri Pertahanan Australia, Petter Dutton mengungkapkannya ketika menanggapi rancangan dokumen keamanan antara Beijing dan Honiara yang bocor.
Dutton mengatakan Australia memiliki 50 polisi di Kepulauan Solomon atas permintaan Honiara, dan mereka akan tetap di sana hingga 2023 dalam sebuah wawancara dengan Channel Nine.
"Kami akan prihatin, jelas, di pangkalan militer mana pun yang didirikan, dan kami akan mengungkapkannya kepada pemerintah Kepulauan Solomon," ujar Dutton.
"Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan itu," tambahnya.
Komisaris Tinggi Australia untuk Kepulauan Solomon, Lachlan Strahan mengatakan di Twitter bahwa dia telah bertemu Perdana Menteri Manasseh Sogavare, Rabu (23/3) lalu, sehari sebelum rancangan pakta keamanan bocor secara online.
Australia untuk menjanjikan bantuan sebesar 21 juta Australia, dan pembangunan dua dermaga untuk kapal patroli Pulau Solomon.
Komisaris polisi federal Australia juga telah melakukan perjalanan ke Honiara untuk bertemu rekannya pada Januari, setelah Australia mengambil bagian dalam kepolisian multinasional pada November untuk memulihkan ketertiban sipil setelah kerusuhan, atas permintaan Sogavare.
Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan diskusi pakta keamanan antara Kepulauan Solomon dan China adalah salah satu perkembangan keamanan paling signifikan dalam beberapa dekade dan salah satu yang merugikan kepentingan keamanan nasional Australia.
Ia mengatakan, rancangan perjanjian menunjukkan akan membuat Honiara bersedia untuk menerima angkatan laut dan kapal intelijen China.
"Ketika Anda memiliki negara yang dekat dengan pantai teritorial Australia seperti Kepulauan Solomon, ini adalah perubahan besar dalam lingkungan strategis langsung Australia," jelasnya, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, perjanjian keamanan Australia ditandatangani sebelum Kepulauan Solomon mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing pada 2019.
Australia mendanai kabel bawah laut serat optik yang menghubungkan Kepulauan Solomon ke Australia, menggantikan tawaran perusahaan telekomunikasi China Huawei pada 2018, karena khawatir kabel yang dipasang oleh China akan membahayakan keamanan regional. (rmol/zul)