Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade pun menanyakan kinerja pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil.
“Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menghubungi saya, bilang pedagang pasar menjerit gara-gara minyak goreng curah yang dijanjikan pemerintah masih gaib di pasar. Kasihan rakyat, dikasih harapan palsu terus sama pemerintah, mana kinerjanya,” ungkap dia, Rabu (23/3).
Kelangkaan minyak goreng curah mulai dirasakan pedagang di pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
Bahkan, stok di grosir yang menjual minyak goreng juga ikutan kosong.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa proses produksi minyak goreng curah akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai dari produsen hingga distributor.
Kemenperin juga telah mengeluarkan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Peraturan tersebut kan mengatur kewajiban penyediaan Minyak Goreng Curah di dalam negeri. Tapi nyatanya, ada 16 ribu pasar yang ada di Indonesia yang memiliki anggota dan pengurus APPSI tidak menemukan minyak goreng curah tersebut dengan harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram sesuai dengan Permendag Nomor 11 Tahun 2022,” sesal Andre dikutip dari Fajar.co.id. (ima/rtc)