Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengisyaratkan adanya kekuatan lain di lingkaran penguasa. Kekuatan itu memiliki dominasi dalam mengendalikan jalannya pemerintahan.
Beragam permasalahan pun muncul dan sulit diatasi pemerintah. Terakhir, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden tiga periode juga belum bisa dituntaskan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan memberikan satu istilah yang secara substansi memiliki kemiripan dengan kelompok yang ada pada masa orde baru (Orba) atau pada saat Presiden RI Soeharto memimpin Indonesia.
Istilah ini dia dapat dari satu fenomena kemasyarakatan yang gempar selama beberapa bulan ke belakang. Yaitu soal kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang baru saja didapatkan solusinya oleh pemerintah.
"Dari kejadian minyak goreng ini kita melihat, dulu yang berbahaya itu dwifungsi ABRI, sekarang ganti dwifungsi pengusaha. Apalagi di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar baik, birokrasi parasit dan lain-lain," ujar Jansen melalui akun Twitternya, Jumat (18/3).
Jansen mengaku prihatin dengan kondisi sosial politik sekarang ini. Dia pun sadar sebagai sebagai politisi Partai Demokrat belum bisa membantu masyarakat membela hak-haknya.
"Ini harus jadi tugas kita generasi baru politik membenahinya ke depan. Maafkan kami. Walau saya bukan bagian kekuasaan hari ini namun sebagai politisi saya mohon maaf karena belum bisa berbuat banyak atas kejadian ini," katanya.
"Semoga di masa kami nanti birokrasi lebih imparsial sebagai pelayan atau penjaga publik sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis," demikian Jansen. (rmol/zul)