Budayawan Sujiwo Tejo akhirnya buka suara mengapa Indonesia harus memiliki sertifikat halal tetapi tidak ada sertifikat haram.
Hal ini menyusul peluncuran logo halal baru oleh Kementerian Agama yang menuai pro dan kontra.
"Sebetulnya ada yang lebih penting yang ingin saya katakan. Ini loh kalau kita pergi ke kolam lele yang ditandai itu yang bukan lele, kalau kita pergi ke kandang ayam, semua mayoritas ayam, yang ditandai itu yang bebek. Ini Indonesia ini mayoritas Muslim kenapa harus ada logo halal, kenapa enggak logo haram?” kata Sujiwo Tejo seperti dikutip Kamis (17/3).
Di kesempatan yang sama, Sujiwo Tejo ditanya soal pendapatnya tentang logo halal baru. Ia menjelaskan jika logo berkembang mulai awal 1960-an, di mana setelah medio tersebut logo menunjukkan aktivitas.
“Jadi logo kopi tidak harus berbentuk kopi, tidak harus orang yang menyeruput kopi, tapi misalnya ada orang yang terjaga. Jadi koneksinya nggak langsung ngopi,” ucap dia.
Logo jenis lainnya, menurut Sujiwo Tejo adalah bukan menunjukkan siapa pemilik produk, tetapi siapa kliennya.
“Bukan siapa kami, tapi siapa konsumen kami. Logo (halal) yang sekarang ini menurut teman-teman yang ahli logo diperlukan sejauhmana kalian mengerti kami para konsumen,” ucap dia.
Karena itu, Sujiwo Tejo pun menantang untuk mendiskusikan apakah logo halal yang baru dimengerti oleh semua orang.
“Menurut aku dari cekcok begini, enggak terlalu dimengerti dan hanya dimengerti oleh sebagian,” kata dia seraya menjelaskan semua orang mengerti logo halal baru itu adalah kaligrafi dan gunungan wayang.
Dikutip dari Fajar, Sujiwo Tejo menyebut, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia.
Namun, Indonesia masih menerapkan sertifikat dan logo halal pada produk makanan, tetapi tidak ada sertifikat produk haram.
Pertanyaan itu disampaikan budayawan Sujiwo Tejo saat menjadi tamu di acara TV One bertajuk Catatan Demokrasi, Selasa (15/3).
Sujiwo Tejo mengatakan ada yang lebih penting dari pro dan kontra logo, yakni soal sertifikat haram. (ima/rtc)