Wacana perlu adanya rembuk nasional untuk mengambil keputusan terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim.
Nantinya rembuk nasional melibatkan presiden dan seluruh ketua umum partai politik di DPR, ketua DPR, ketua DPD, dan ketua MPR. Selain itu juga ketua lembaga negara lainnya, pimpinan organisasi masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkompeten.
Menurut Luqman, hal itu perlu dilakukan agar keputusan pasti terkait Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan wacana penundaan Pemilu 2024 bisa dikubur.
Usulan Luqman Hakim itupun langsung ditanggapi tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Dia heran dengan usulan tersebut, apalagi Presiden Jokowi selalu ditarik-tarik dalam wacana penundaan pemilu.
"Ini Wakil Sekjen PKB ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Hidup sejak kapan mulai memilih?" kata Ali Ngabalin dikutip dari YouTube TV One di program Kabar Petang, Minggu (6/3).
Menurut Ngabalin, tidak pernah ada gembul nasional menjelang pemilu. Kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, telah dipercayakan oleh pemerintah untuk pemilu 2024.
"Sejak kapan ada akhlak-akhlak seperti ini dalam orang mau Pemilu. Yang kita percayakan oleh UU itu memerintahkan KPU sebagai penyelenggara," kata Ngabalin.
Ali Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah bersama KPU dan DPR RI telah sepakat pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.
"KPU adalah komite negara yang terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini departemen dalam Negeri. Kemudian dengan DPR RI komisi II. Sudah menyepakati pelaksanaannya tanggal 14 Februari," kata Ali Ngabalin.
Ngabalin minta Luqman Hakim tidak membuat gaduh dengan pernyataannya terkait penundaan pemilu 2024.
"Jangan membuat gaduh. Jangan membuat radikal dalam politik. Jangan anda paksakan pikiran, hati, rencana Anda dengan nafsu kepada ruang publik kepada semua orang yang berada di republik ini," tutur Ngabalin.
"Lu siapa sih, ngomong seenak perut begitu. Gitu loh," kata Ngabalin.
Dia meminta semua pihak tidak menyeret nama Presiden Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Dia pastikan Jokowi saat ini tunduk dan patuh pada konstitusi.
"Jokowi tunduk, taat, dan patuh pada ketentuan-ketentuan UU yang mengatur jalannya di republik ini," pungkas Ngabalin. (zul/rtc)