Adanya kelompok yang mendukung penundaan Pemilu 2024 mendatang, ditengarai mulai membelah Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, sejumlah ketua umum partai koalisi sudah terang-terangan meminta pemilu ditunda.
Sementara di sisi lainnya, ada juga kelompok yang ingin pemilu tetap digelar 2024. Yani menteri-menteri dai PDIP yang dipastikan akan mengikuti amanah partai, yang sudah disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, keterbelahan ini merupakan hal yang lumrah. Baginya hal itu merupakan bagian dari percikan-percikan jelang pemilu.
BACA JUGA: Megawati Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi, Rizal Ramli Sebut Partai Lain Payah
"Soal kabinet terbelah itu tak aneh, menjelang pemilu memang suhu dan intensitas politik akan memanas,” ujarnya kepada Kantor Politik RMOL, Minggu (27/2).
Ujang menegaskan kondisi seperti ini justru akan merugikan bagi Presiden Joko Widodo. Sebab semestinya kabinet bisa kompak dalam bekerja, sehingga tugas dari Jokowi bisa terselesaikan dengan baik.
Namun, saat ini ada menteri yang sibuk untuk memastikan Jokowi memperpanjang masa jabatan dengan cara memundurkan pemilu. “Sekarang bagaimana akan bekerja dengan baik, jika pecah dan tak kompak,” sambungnya.
BACA JUGA: Muhaimin Iskandar Minta Pemilu Diundur, Pengamat: Karena Elektabilitas Cak Imin Enggak Naik-naik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan bahwa keinginan memperpanjang masa jabatan presiden itu hanya kepentingan segelintir elite yang haus kekuasaan dan hanya akan menguntungkan para oligarki dan koorporasi tertentu.
"Lalu mencari pembenaran atas nama aspirasi rakyat. Rakyat tak butuh perpanjangan masa jabatan presiden, rakyat butuh makan, pekerjaan, dan jaminan kesehatan,” tutupnya.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilihan umum 2024 ditunda. Usulan itupun langsung dikomentari sejumlah kalangan, utamanya politisi.
BACA JUGA: 2 Partai Usul Penundaan Pemilu, Pengamat: Politisi Model Begini Jelas Membahayakan Presiden
Wakil Ketua DPR RI yang akrab disapa Cak Imin itu diduga mengusulkan penundaan pemilu 2024 terkait elektabilitasnya yang tak kunjung naik. "Yang diutarakan Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada wartawan, Kamis (24/2) lalu.
"Itu ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," tambah Ujang lagi.
Lebih jauh lagi, dorongan memundurkan pemilu akan menjadi kepentingan lain jika ada ketua umum parpol lainnya turut mendukung pemunduran waktu pemilu. Kepentingan yang dimaksud yakni keinginan membuat Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. (rmol/zul)