Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1 sampai 2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Usulan itu disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang sepakat Pemilu 2024 ditunda.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belum diketahui mendukung atau menolak usulan menunda Pemilu 2024.
Sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang tegas menolak Pemilu 2024 ditunda karena tak memiliki landasan hukum yang kuat.
Politisi PKS Mohammad Sohibul Iman menyampaikan sikap PDIP perlu diapresiasi.
“Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya,” terang Umam.
Iman menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 serta penambahan masa jabatan presiden.
Menurut eks presiden PKS ini, jika Pemilu 2024 diundur akan jadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia.
“Jika Pemilu 2024 diundur dan jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang, ini akan jadi contoh bagi presiden-presiden berikut untuk dengan seenaknya mengamandemen konstitusi sesuai kepentingannya,” ucapnya dilansir dari Twitter pribadinya, Sabtu (26/2).
Jika benar terjadi, Sohibul menyebut akan membuat demokrasi di Indonesia akan semakin sulit.
Ia berharap para elite politik tidak bermain-main dengan konstitusi ini.
“Ini membuat demokrasi kita makin sulit konsolidasi. Bisa jadi kita terjebak pada failed state. Semoga kita tidak main-main,” pungkasnya dikutip dari Fajar.co.id. (Rtc/ima)