Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau penundaan Pilpres 2024 ditolak mentah-mentah pegiat media sosial, Denny Siregar.
Menurutnya, wacana perpanjang masa jabatan presiden akan berpotensi membuat rezim berkuasa semakin korupsi. "Tiba-tiba ada selentingan kalau beberapa partai ingin perpanjang masa jabatan presiden Jokowi selama 3 tahun, dengan amandemen UU."
"Emang kalian setuju? Kalo gua sih ngga. Blas. Kekuasaan terlalu lama berpotensi korup," kata Denny Siregar, Sabtu (26/2).
Denny Siregar mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden dengan amandemen UUD, akan menjadi contoh buruk nantinya bagi Demokrasi Indonesia ke depan.
"Seandainya hanya gara-gara ingin perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi partai-partai itu sampai harus mengubah UUD 45 tentang masa jabatan Presiden, maka ini jadi contoh buruk di masa depan," ungkap Denny Siregar lagi.
Ditambahkan Denny, ke depan nantinya ada presiden yang akan berkuasa melebihi Soeharto. "Kelak, akan ada presiden yang diktatornya melebihi Soeharto, akan lakukan segala cara supaya tetap berkuasa," katanya.
Pendukung setia Presiden Jokowi ini menduga, wacana perpanjang masa jabatan hanya jebakan. Dia lalu mengenang masa Harmoko sebagai ketua MPR di Orde Lama.
Harmoko mengusulkan Soerharto kembali jedi presiden karena rakyat masih membutuhkannya.
"Pada akhirnya, Harmoko lah yang pertama meninggalkan Soeharto. Mengkhianatinya. Jangan lagi terjebak pada situasi itu. Dampaknya gak kebayang," kata Denny Siregar.
Setidaknya ada tiga Pimpinan Partai Politik Koalisi pemerintah yang mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang dan Pilpres 2024 ditunda.
Tiga Pimpinan partai tersebut, diantaranya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas. (zul/rtc)