Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini masih tersandung kasus dugaan korupsi dan banyak persoalan di Pertamina.
Karenanya, pemerintah diharapkan untuk tidak memaksakan Ahok ditunjuk sebagai kepala Otorita Ibukota Negara (IKN).
"Jangan sampai pekerjaan di Pertamina belum selesai, lalu dipindah menjadi kepala Otorita IKN," ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, Minggu (30/1)
Saiful mengatakan, Ahok sebaiknya jangan dipaksakan dipilih sebagai kepala Otorita IKN agar bisa menyelesaikan pekerjaannya di Pertamina.
Selain itu, Saiful mengingatkan kepada Jokowi untuk konsisten seperti kriteria yang sudah diungkapkan, yaitu kepala Otorita IKN harus seorang arsitek.
"Sehingga publik tidak semakin menilai Jokowi mencla-mencle. Selain itu kasus yang sebelumnya menimpa Ahok masih kuat di benak masyarakat kita, juga saat ini ia masih diadukan kepada KPK terkait kasus dugaan korupsi. Sehingga publik akan menilai kurang baik apabila Ahok dipilih sebagai kepala Otorita IKN," kata Saiful dikutip dari RMOL.
Dengan demikian, Saiful menyarankan agar Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan secara matang terhadap sosok yang tepat memimpin Kepala Otorita IKN.
"Jangan sampai semakin menguatkan adanya dugaan ini adalah bagian dari keinginan segelintir orang untuk menggolkannya," pungkas Saiful. (RMOL/ima)