Hasto kemudian menyebutkan, sejumlah nama dari internal PDIP yang juga cocok menjadi Kepala IKN. Misalnya, mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang pernah menjabat Wali Kota Surabaya.
Kemudian, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.
Terakhir, Hasto menyebut Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi. Kata Hasto, empat kader PDIP ini memiliki kemampuan memimpin Ibu Kota baru. Yaitu, memiliki skil teknokratik, dan kepemimpinan yang kuat.
“Yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagian warganya, itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, dan Pak Hendi,” sebutnya.
Bahkan, Hasto bilang, di PDIP juga banyak kader lain yang tidak kalah potensialnya dari 4 nama yang dia sebutkan. Stok melimpah itu, PDIP dapat berdasarkan gemblengan lewat Sekolah Partai.
“Tetapi sekali kagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi,” imbuhnya.
Intinya, kata Hasto, posisi Kepala IKN nantinya mampu menerapkan menerjemahkan ide Bung Karno yang menjadikan Kalimantan sebagai pusat geopolitik Indonesia. Pun, mampu merubah paradigma pembangunan yang tadinya fokus di bagian barat saja menjadi lebih merata.
“Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai Ibu Kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia,” pungkasnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengamini jika Ahok yang dipilih sebagai Kepala IKN akan terjadi kegaduhan politik. Namun, itu diprediksi tidak akan lama. Kegaduhan itu akan berlalu jika Ahok membuktikan keberhasilan di tahun pertama.
“Gaduh pasti, kalau ngga dari Demokrat ya PKS. Tapi ngga lama, kasus Ahok dulu kan sudah selesai. Sudah menjalani hukuman juga kan,” ujar Trubus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Analisanya, Ahok itu adalah pilihan rasional sebagai Kepala IKN. Pertama, menilik UU IKN, jabatan Kepala IKN ini setingkat Menteri dan ditunjuk Presiden. Secara politik, bisa dibilang jabatan ini adalah milik PDIP, atau diisi Banteng. Ahok, kader Banteng.
Kedua, katanya, Ahok memiliki pengalaman menjadi Gubernur DKI Jakarta. Terakhir, yang terpenting adalah Ahok bisa mengalirkan uang alias investasi untuk pembangunan Ibu Kota baru yang konon perlu merogoh kocek Rp 466 Triliun.
“Masalahnya APBN nggak nutup, 53 persen harus melalui kerja sama, atau investasi, Ahok ini terbukti bisa menarik investor. Misalnya di DKI Jakarta dulu bisa menghadirkan investor reklamasi,” terangnya.
Menurutnya, tidak ada kader PDIP lainnya yang terbukti bisa menghadirkan investor sehebat Ahok. Apalagi, birokrat seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Jadi intinya, siapa yang bisa mendatangkan cuan. Ini proyek besar, tentu Presiden tidak mau proyek ini mangkrak,” tutupnya. (bsh/rmid/zul)