Pelaporan dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan KKN mendapatkan tanggapan beragam dari publik. Salah satunya seperti yang diungkapkan mantan jurubicara Gus Dur, Adhie M. Massardi.
Menurut Adhie, secara etika, moral, dan kepatutan di negara demokrasi, anak maupun keluarga pejabat negara tidak boleh berbisnis. Termasuk dalam hal ini anak dan keluarga presiden.
Adhie mengungkapkannya menanggapi pertanyaan publik soal anak presiden boleh atau tidak berbisnis seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Di mana bisnis keduanya kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
"Muncul pertanyaan, apakah tidak boleh anak presiden menjadi kaya dari berbisnis? Dalam konteks reformasi, dalam konteks demokrasi, ini jawabannya tidak boleh," ujar Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/1).
Di negara demokrasi, kata Adhie, anak pejabat atau keluarga pejabat tidak boleh berbisnis, kecuali bisa menjaga etika, moralitas, dan kepatutan.
"Kaya contoh misalnya, yang terjadi di Perdana Menteri Jepang itu. Sebetulnya nggak ada masalah, karena kalau kita menjamu anak presiden nggak ada masalah, kemudian menjadi pertanyaan publik itu adalah, apakah yang kita lakukan untuk menjamu anak presiden itu karena dia anak presiden? Susah kita menjelaskan itu. Dan juga susah membuktikan jika bukan karena anak presiden," jelas Adhie.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini juga menilai bahwa, banyak negara-negara lain yang melarang keluarga atau anaknya berbisnis karena menimbulkan persepsi publik yang aneh-aneh.
Adhie juga mengulas kembali apa yang terjadi di era Presiden Soeharto. Anak-anak Soeharto kata Adhie, baru berbisnis ketika Soeharto menjadi presiden sekian puluhan tahun sudah dianggap penyimpangan.
"Nah kalau sejak awal dia berbisnis, dia harus off. Nah ini anak-anak Joko Widodo kan waktu awal-awal kan tidak berbisnis. Kemudian dia berbisnis dan ada suntikan dana dari perusahaan. Nah siapa yang bisa menjelaskan bahwa suntikan dana itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan yang menyuntik dana itu," pungkas Adhie. (rmol/zul)