Sudah munculnya varian baru virus Covid-19 delta plus, jangan dikait-kaitkan dengan kebijakan kewajiban tes PCR. Karenanya, pemerintah diminta jangan asal bicara terkait varian delta plus itu.
Munculnya varian baru delta plus tersebut seharusnya disampaikan dan dijelaskan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang obyektif. Bukan oleh menteri yang diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR seperti Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
"Kita ragu atas info tersebut, karena University of Oxford maupun WHO mengatakan kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian delta plus ini masih belum clear dan belum cukup data," kata anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11).
Berkaca dari latar belakang isu yang menerpa, Mulyanto meyakini, publik tak akan gampang percaya dengan Luhut. Apalagi ujung-ujungnya muncul kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian delta plus Covid-19 ini.
"Apa hubungannya? Jangan-jangan hanya sekadar pembenaran untuk bisnis PCR," kata Mulyanto.
Atas dasar itu, Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset atau reserach based policy agar berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.
"Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal," tandasnya.