Ibadah umrah tanpa subsidi atau intervensi kebijakan pengurangan biaya (cost) dari Pemerintah, akan sangat memberatkan calon jemaah. Sebab, tarif umrah saat ini bisa sampai Rp50 juta per orang.
Salah seorang calon jemaah umrah, Romi Alamsyah (40) membeberkan tarif paket perjalanan umrah saat ini sudah di angka Rp50 juta. Hampir setara dengan harga cicilan pemberangkatan haji.
Menurut dia, sejumlah travel penerbangan sudah mulai mengkalkulasi tarif. Dengan memasukkan semua komponen yang harus dianggarkan, maka bisa menembus angka Rp50 juta.
"Itu cukup tinggi. Sekalipun, itu sudah include dengan biaya karantina dan pengurusan vaksinasi serta prosedur prokes lainnya di beberapa negara transit dan Arab Saudi," tuturnya.
Romi mengaku sudah mencoba mendaftarkan dirinya ke beberapa travel penerbangan umrah. "Baru DP juga saya bayarkan. Belum semuanya. Menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah. Barangkali akhir tahun nanti pemerintah mau normalkan harga penerbangannya," harapnya
Kata dia, kebijakan penormalan tarif paket penerbangan umrah ke Tanah Suci sangat dinantikan. "Tetapi, jika tidak bisa diturunkan harga perjalanan umrah, maka mungkin lebih baik saya langsung daftar haji saja sekaligus. Karena lumayan Rp50 juta itu biasa digunakan untuk cicilan pertama," ujarnya.
Calon jemaah umrah lainnya, Anwar (60) adalah satu diantaranya yang harus mengurungkan niatnya pergi umrah karena paket umrah sangat mahal saat ini. "Sudah mi saya panjarki. Tetapi saya lihat harga paket umrah masih jauh dari kesanggupan saya," imbuhnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan mengenai mekanisme penerbangan umrah pasca pandemi ini. Khususnya pada tarif pemberangkatannya.
"Sebelum covid saja harga sudah tinggi. Apalagi pas covid ini, harga semakin melambung tinggi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Ardiansyah Asyad mengaku, pihaknya sudah mengajukan permohonan subsidi kepada pemerintah. Hanya saja, sejauh ini belum dipenuhi.
”Termasuk gratiskan PCR-nya. Tapi belum ada jawaban. Itu sudah lama kami ajukan. Nah kami harapkan karantina juga bisa disubsidi, supaya jemaah bisa dapat yang terbaiklah,” ujarnya.
Namun, kata dia, ada kabar baik dari pihak Angkasa Pura I dan pihak pelabuhan yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sudah memberi jawaban lisan terkait PCR gratis. Meski tindak lanjut dan kepastiannya belum dikeluarkan secara tertulis.
Kepala Bidang Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Selatan, Ali Yafid mengatakan, sampai hari ini Kemenag belum bisa berbuat banyak terkait kebijakan pemberangkatan. Sebab, pihak Arab Saudi belum membuka suspend nya.
”Memang sudah ada angin segar, tapi kan belum ada pembukaan dari Arab Saudi. Sekarang ini baru pembahasan seputar persiapan kalau nanti sudah dibuka. Kita masih mengkaji persyaratannya,” ujarnya kepada FAJAR, Selasa, 2 November.
Selain itu, biaya pemberangkatan yang mengalami pembengkakan juga menjadi problem tersendiri bagi jemaah. Terlebih lagi, pemerintah sampai hari ini belum memberikan subsidi biaya perjalanan maupun biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan jemaah, baik itu PCR maupun karantinanya.