Untuk memastkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan warganya, para kepala desa diminta turun langsung mendata keluarg-keluarga di wilayahnya. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi warga yang tidak terlayani kebutuhan dasar hidupnya.
Permintaan itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Aryani, Rabu (13/10), di Gedung Pertemuan Desa Kedungsukun Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Politisi yang akrab disapa DeAr itu mewanti-wanti, kesehatan keluarga merupakan kunci utama pembangunan manusia, untuk menghasilkan generasi yang kuat.
“Itulah sebabnya data-data dari bawah harus inline dengan pusat. Jadi semua kebijakan pembangunan dan anggaran yang dialokasikan akan tepat sasaran,” ungkapnya.
DeAr mengungkapkan data terkini terkait pemutakhiran data penduduk di Kabupaten Tegal. Menurutnya, total sudah ada lima kecamatan yang sudah selesai, sehingga diharapkan berbagai kebijakan bantuan sosial seperti BLT, iuran BPJS PBI, PKH, dan lain-lainnya tidak akan tumpang tindih lagi.
“Kecuali itu, data warga yang menderita stunting ataupun ibu hamil berisiko tinggi pun akan dengan mudah tercatat. Tolong ini dilaksanakan baik-baik,” pintanya saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran bangga Kencana Bersama Mitra DPR RI Komisi IX.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, drg. Widwiono Mkes melalui Farida Sumarlin menegaskan pentingnya pendataan keluarga untuk merumuskan berbagai kebijakan. Farida mengamini permintaan Dewi Aryani yang meminta para kades turun langsung ke bawah.
“Penderita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi itu harus langsung dilakukan penanganan. Ini akan bisa terealisasi jika kondisi mereka bisa segera diketahui,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Dinas P3AP2KB, Elliya Hidayah yang diwakili Sekretaris Dinas P3AP2KB Tambudi mengungkapkan pendataan keluarga di Kabupaten Tegal sudah berhasil mendata 409.815 kepala keluarga (KK). Di Kecamatan Adiwerna, tercatat ada 32.467 KK yang tersebar di 21 desa.
Terkait angka stunting, Tambudi memaparkan, untuk mewujudkan target nasional, yakni 14 persen di 2024 mendatang, Dinas P3AP2KB sudah melakukan berbagai kegiatan. “Kami kontinyu melakukan pembinaan dan promosi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada ibu hamil dan keluarga baduta di lokasi stunting.”
Di sisi lain Kades Kedungsukun, Sri Suhesti mengatakan saat ini di desanya ada 11 balita penderita stuntuing. Kepada balita-balita itu, pemerintah desa selalu melakukan pemantauan. Setiap hari, minggu, bulan, dan selanjutnya, perkembangan mereka selalu dilaporkan kader-kader posyandu maupun bidan desa.
Kades berharap melalui sinergi antar stake holder, angka stunting dan ibu hamil berisiko tinggi bisa ditekan. Sehingga jumlahnya bisa berkurang bahkan tidak ada lagi. (muj/zul)