Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan bakal ada 2.819 perusahaan yang gulung tikar dan 143.065 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir 2021.
"Data yang kami kumpulkan dari dinas-dinas ketenagakerjaan, jumlah pekerja berpotensi PHK hingga akhir tahun kami prediksi sejumlah 143.065 orang," kata Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat RDP dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/9).
Selain itu, kata Indah, Kemnaker juga memprediksi, akan ada 1,07 juta orang yang dirumahkan. Prediski tersebut dibuat berdasarkan tinjauan Dinas Ketenagakerjaan terkait permasalahan hubungan industrial akibat covid-19.
"Angka tersebut belum final karena masih dilakukan mediasi oleh pihaknya," ujarnya.
Namun, Indah mengatakan, bahwa angka perkiraan tersebut berbeda dengan catatan BPJS Ketenagakerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan menyebut hingga 7 Agustus 2021 sudah ada 538.305 pekerja yang mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK," terangnya.
Menurut Indah, bila menghitung rata-rata klaim JHT Januari- Agustus 2021, maka diperkirakan angka PHK dan mereka yang mengklaim JHT hingga akhir tahun jauh lebih besar, yakni 894.579 orang.
"Berdasarkan pola klaim selama kurang lebih 7 bulan 2021, kami memprediksi hingga akhir 2021 akan ada klaim JHT oleh 894.579 pekerja," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo menyatakanmendekati 5 persen.
"Kami sangat optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa mendekati 5 persen," kata Mattoo dalam World Bank East Asia and Pacific Economic Update Briefing, Selasa (28/9).
Menurut Mattoo, faktor yang mendorong ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh mendekati 5 persen adalah berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19.
"Indonesia memilih pendekatan yang bersifat hybrid yakni menerapkan pengetatan terhadap mobilitas untuk menangani kesehatan namun sekaligus tetap berusaha menopang perekonomian," ujarnya.
Di sisi lain, kata Mattoo, program vaksinasi turut menjadi faktor dalam mendorong perekonomian karena pemulihan sangat bergantung pada kekebalan tubuh masyarakat.
"Program vaksinasi yang terus dipercepat dan diakselerasi sekaligus masifnya upaya tracing, testing dan treatment sekaligus kampanye jaga jarak turut menjadi aspek dalam memulihkan ekonomi," terangnya.
Meski demikian, Mattoo mengingatkan masih terdapat beberapa tantangan bagi Indonesia termasuk mengenai vaksinasi yakni pemerataan serta anggarannya mengingat negara ini memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tersebar luas.
"Ini adalah negara yang sangat terdesentralisasi sehingga mereka harus mampu melakukan lebih banyak hal untuk mengatasi terkait distribusi dan menghadapi anggaran vaksinasi," pungkasnya. (der/an/zul)