Mantan Danjen Kopassus Disiapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI Gantikan Azis Syamsuddin

Selasa 28-09-2021,06:20 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mempertimbangkan Sekjen Golkar Letjen TNI (Purn) Lodewijk Paulus menjadi Wakil Ketua DPR RI. Mantan Danjen Kopassus itu akan diplot menggantikan Azis Syamsuddin yang kini ditahan KPK.

"Sekjen Golkar menjadi bagian dari perhatian Ketua Umum Partai Golkar. Beliau dinilai memiliki banyak kelebihan," kata Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9).

Menurutnya, Lodewijk dan tokoh-tokoh Partai Golkar memiliki posisi yang dapat diterima semua pihak. Di samping Lodewijk, kader-kader Partai Golkar lain juga memiliki kemampuan yang sama.

"Semoga siapa yang nanti disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Partai Golkar, itulah yang terbaik dari Golkar untuk bangsa dan negara," terangnya.

Dikatakan urusan penggantian posisi Azis Syamsuddin merupakan ranah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Ketua umum memiliki hak prerogatif menentukan siapa kader partai yang akan menjadi Wakil Ketua DPR RI," tuturnya.

Airlangga, lanjutnya, juga sudah meminta pertimbangan pendapat dari kader Golkar lain sebelum memutuskan siapa kader yang akan menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Sementara itu, semakin banyaknya anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi dan ditahan KPK, ternyata modusnya pun beragam. Yang terbaru adalah penahanan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menegaskan kasus tersebut hanya menjerat segelintir dari 575 anggota DPR yang berkantor di Senayan.

"Kalau bicara prihatin, tentu saja semua prihatin. Memang benar, ada sejumlah anggota dan pimpinan DPR terjerat kasus korupsi. Tapi itu tidak banyak. Hanya segelintir dari 575 anggota DPR," ujar Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman, di Jakarta, Minggu (26/9).

Dia meminta masyarakat menilai kerja DPR secara fair, karena dua orang yang menjadi tersangka itu adalah oknum. Dikatakannya, fenomena oknum bisa terjadi di semua lembaga negara. Tak hanya di DPR. (rh/zul)

Tags :
Kategori :

Terkait