Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman ikut menyoroti permohonan Judicial Review (JR) terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat hasil Kongres 2020.
Menurutnya, hal itu sejatinya tidak hanya menjadi teror bagi Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, gugatan Moeldoko CS dengan Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra itu juga teror bagi partai politik di Indonesia.
"Narasinya terobosan hukum namun di balik itu yang terasa adalah teror dengan gunakan hukum sebagai alatnya," kata dalam keterangannya di Jakarta, Senin petang (27/9).
Benny tidak bisa membayangkan ketika ada 4 orang eks ketua DPC Demokrat yang ikut menghadiri Kongres Partai Demokrat V tahun 2020 tiba-tiba saat ini tampil menjadi pemohon JR di Mahkamah Agung (MA).
"Dengan tuntutan tunggal: perintahkan Menkumham cabut pengesahan AD dan ART PD tahun 2020?" sesalnya dikutip dari RMOL.
Menurut Benny, jika permohonan tersebut dikabulkan MA jelas melabrak aturan hukum yang selama ini berlaku. Sebab, secara serampangan AD/ART Parpol disamakan dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Benny menegaskan, Perma Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil dengan tegas menyatakan, yang menjadi Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
"Parpol dalam sistem ketatanegaraan kita jelas terang benderang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara," tegas anggota Komisi III DPR RI ini.
Benny mengurai, sesuai dengan Pasal 24A UUD NRI 1945, UU MA, dan Perma Nomo 01/2011, MA hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU yang bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya lebih tinggi.
Menurutnya, AD dan ART parpol tidak tergolong dalam jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek pengujian di MA.
Apabila ada anggota parpol atau pengurus parpol yang dirugikan akibat berlakunya AD dan ART parpol yang diputuskan dalam kongres atau muktamar sebagai forum pengambilan keutusan tertinggi, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai atau menggugat Menkumham ke pengadilan TUN karena telah mengesahkan AD dan ART yang dihasilkan dalam Kongres Partai.
"Tidak ada dasar legal bagi yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan Judicial Review ke MA apalagi kalo yang bersangkutan ikut dalam Kongres partai yang telah menyetujui perubahan AD dan ART tersebut. Pihak yang kalah voting dalam pengambilan keputusan termasuk keputusan tentang perubahan AD dan ART partai di Kongres tidak punya legal standing apapun untuk menjadi pemohon dalam menguji AD dan ART tersebut dengan UU Parpol ke MA," tuturnya.
Atas dasar itu, Benny menyebut jika pengujian AD dan ART Partai Demokrat yang diajukan eks 4 ketua DPC PD diterima MA tentu akan menjadi preseden buruk untuk kehidupan kepartaian di Tanah Air.
Menurutnya, bukan hanya menerobos jalan baru untuk intervensi kekuasaan dalam urusan internal Parpol, tapi akan mengganggu otonomi Parpol untuk mengurus dirinya sendiri.