Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) benar-benar gerah, dengan keberadaan Yusril Ihza Mahendra yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Advokat itu dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
"Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia menyebut menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik," kata politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dalam keterangannya, Jumat (23/9).
"Ia secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat. Namun, dia melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah. Padahal, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur Majelis Tinggi. Namun kekuasaannya jauh lebih besar. Yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus. Bila Yusril meneliti, pasti juga akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina," tuturnya.
Rachland menilai Yusril justru bersikap tidak netral. Sebab, yang dilakukan Yusril hanya demi mengejar keuntungan dari praktik politik Moeldoko dan kelompoknya.
"Yusril memihak Moeldoko. Dia mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat. Sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Moeldoko. Kita tahu Moeldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain," paparnya.
Hal senada disampaikan politisi Demokrat lainnya, Andi Arief. Dia menyebut anak Yusril yang bernama Yuri Kemal Fadlullah pernah meminta dukungan Demokrat PD saat pencalonan pilkada Kabupaten Belitung Timur.
Namun, kalah kalah dari paslon petahana di Kabupaten Belitung Timur. Tapi saat ini malah membantu eks kader PD mengajukan gugatan AD/ART. (rh/zul)