Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal mengingatkan APBD ditetapkan untuk tujuan menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan proyek Jalan Ahmad Yani, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Daerah memperhatikan pedagang yang terdampak.
“FraksiGerindra meminta agar tidak ada korban penggusuran, akibat pembangunann Jalan Ahmad Yani. Luka dan duka pedagang Alun-Alun Tegal dan Taman Pancasila hari ini belum sembuh, akankah tega melukai pedagang kecil di Jalan Ahmad Yani?” kata Ketua Fraksi Gerindra, Sisdiono saat Pemandangan Umum Fraksi Gerindra yang disampaikan pada Rapat Paripurna, pekan lalu.
Sisdiono menyampaikan masih segar dalam ingatan,perdebatan rencana revitalisasi Alun-Alun Tegal di 2020, Fraksi Gerindra akhirnya menyetujui karena revitaalisasi Alun-Alun Tegal adalah program unggulan wali kota.
Namun, dengan catatan agar pasca revitalisasi tetap dapat digunakan sebagai ruang publik dan dapat untuk upacara hari-hari besar nasional.
Sisdiono menegaskan tahun lalu, Fraksi Partai Gerindra juga menyetujui pembangunan Jalan Ahmad Yani dengan catatan agar program foodtruck diperuntukkan bagi pedagang yang mampu. Sedangkan pedagang yang tidak mampu menggunakan gerobak dengan desain khusus dan seragam.
FraksiGerindra mengingatkan agar tidak ada dusta. “Kami berharap agar catatan dapat dilaksanakan demi kepentingan pedagang kecil,” ujar Sisdiono.
Ketua Fraksi PAN Tengku Rizki Aljupri mempertanyakan solusi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai revitalisasi justru menimbulkan permasalahan baru.
“PKL Alun-Alun Tegal dan Taman Pancasila masih menyisakan permasalahan yang justru bertentangan dengan program Pemkot Tegal untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang ada masyarakat kecil semakin terpuruk,” imbuh Rizki.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar, Teguh Iman Santoso menyampaikan, terkait rencana revitalisasi Jalan Ahmad Yani agar dikaji secermat mungkin.
“Sehingga dapat ditekan seminimal mungkin dampak yang dapat merugikan masyarakat luas, khususnya para pedagang kecil dan menengah,” ujar Teguh membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar.
Ketua Fraksi PKS Amiruddin mengemukakan melihat belum adanya perencanaan yang matang dan konkret terkait dengan nasib PKL. Utamanya terkait kelanjutan usaha mereka, tempat relokasi sementara, kantong parkir, dan masih banyak aspek sosial ekonomi yang akan timbul.
Karenanya, Fraksi PKS meminta revitalisasi tersebut ditunda dulu, sampai Pemkot Tegal memberikan perencanaan, solusi yang terencana dan matang. (nam/zul)