Presiden Joko Widodo menegaskan PPKM akan terus dilanjutkan. Sampai kapan? Hingga kasus COVID-19 di Indonesia benar-benar terkendali.
"Presiden sudah memberikan arahan dan perintah pada kami. PPKM ini tidak akan diakhiri. Hingga betul-betul situasi COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik," tegas Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (13/9).
Dia menjelaskan PPKM menjadi pilar penting dalam penanganan COVID-19. "Salah satu alat yang paling penting dalam pengendalian adalah PPKM," imbuhnya.
Dia mewanti-wanti masyarakat tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). "Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan euforia. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehata dan implementasi PeduliLindungi. Kalau ini tidak dikendalikan, potensi gelombang berikutnya bisa terjadi. Ini tentu tidak kita inginkan," tutup Luhut.
Sementara itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali, masih belum dicabut. Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan itu.
Seperti sebelumnya, PPKM diperpanjang selama sepekan. Yakni mulai 14 September hingga 20 September 2021 mendatang.
Pengumuman itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Senin (13/9) malam.
Luhut menegaskan evaluasi dilakukan setiap pekan untuk PPKM Jawa-Bali. "Pemerintah sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang. Yakni kapan PPKM Level Jawa Bali ini akan terus diberlakukan. Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Evaluasi dilakukan tiap satu minggu guna menekan angka kasus konfirmasi. Selain itu, tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari," tegas Luhut.
Ada daerah yang mengalami penurunan level PPKM. Salah satunya Bali. Penurunan dilakukan setelah ada evaluasi terhadap kondisi COVID-19 di wilayah tersebut.
Luhut menyebut masih banyak masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol COVID-19. Masyarakat yang abai terhadap prokes bisa memicu gelombang baru peningkatan kasus.
"Kalau dilepas tidak dikendalikan bisa ada gelombang berikutnya. Ini tidak boleh terjadi," ucap Luhut.
Menurutnya, kasus COVID-19 secara nasional mengalami penurunan yang signifikan. (rh/zul)