Menanggapi rencana penataan kawasan Jalan Ahmad Yani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal Sisdiono Ahmad meminta agar pemkot memperhatikan para pedagang kaki lima yang saat ini berjualan di sana. Jika memang harus direlokasi, maka ditempatkan di lokasi terdekat.
Menurut Sisdiono, beberapa waktu lalu Komisi III telah menggelar rapat bersama PUPR. Saat ditanyakan terkait nasib PKL yang berada di lokasi penataan, disampaikan itu merupakan kewenangan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan.
"Ternyata setelah kita tanyakan ke sana, juga belum ada rencana (sosialisasi)," katanya.
Karenanya, kata Sisdiono, pihaknya berharap agar persoalan PKL diselesaikan terlebih dulu. Tempatkan mereka di tempat yang layak. Sehingga, mereka bisa kembali beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.
"Kalau memang direlokasi tempatkan di lokasi terdekat. Misalnya, di Jalan DI Panjaitan. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya," ujarnya.
Sisdiono menambahkan, penataan Jalan Ahmad Yani jangan sampai mematikan usaha para PKL. Sebab, saat ini mereka sudah terpuruk karena pandemi Covid-19.
"Sekarang saja mereka sudah dibatasi karena adanya PPKM. Jangan sampai, ketika mereka baru mulai berdagang kembali harus berhadapan dengan petugas saat penataan kawasan itu dimulai," tandasnya.
Sekretaris Paguyuban Lesehan dan Kaki lima Jalan Ahmad Yani Tegal (Paleska Jaya Tegal) Theocracy mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima sosialisasi dari pemkot. Karenanya, pedagang mengirim surat permohonan audiensi ke DPRD pada 10 Agustus lalu.
"Belum dapat sosialisasi, karenanya kami mengajukan permohonan audiensi ke DPRD untuk menanyakan kejelasannya. Namun sampai saat ini DPRD juga belum mengundang kami," ujarnya.
Menurut Theo, informasi penataan Jalan Ahmad Yani baru didapatnya melalui media massa dan sosial. Sehingga, pedagang tidak tahu akan direlokasi ke mana.
"Pernah ada sosialisasi namun membicarakan Food Truck. Sehingga, pedagang diharapkan bisa memilikinya untuk bisa berjualan di kawasan itu," pungkasnya. (muj/ima)