Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek Louis Vuitton dikritik Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.
Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap ada 4 brand premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan. Yaitu dua setel pakaian dinas harian (PDH) merek Louis Vuitton, kemudian merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
“Saya sangat menyesalkan munculnya rencana pengadaan baju anggota dewan dari merek premium. Apalagi rencana itu muncul di saat masyarakat sedang menghadapi PPKM yang semakin menyulitkan secara ekonomi,” kata LaNyalla, Selasa (10/8).
Ia mengatakan, pejabat seharusnya menunjukkan sense of crisis di situasi pandemi Covid, termasuk anggota dewan. Ditambahkannya, pandemi telah meluluhlantakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Sehingga pengadaan barang mewah bagi pejabat sangat tidak pantas dilakukan.
“Kalau memang anggota dewan ingin membeli barang branded, gunakan saja uang pribadi. Jangan menggunakan anggaran negara yang didapat dari pajak rakyat. Wakil rakyat harus lebih berempati dengan keadaan masyarakat di masa PPKM,” tegasnya.
LaNyalla mengatakan, rencana tersebut sangat ironis. Sebab, saat ini orang berlomba-lomba memberikan kebaikan untuk masyarakat yang terdampak PPKM.
"Wakil rakyat seharusnya bisa menjadi salah satu contoh untuk memberikan kebaikan kepada sesama, bukan justru sibuk mengurus pakaian branded. Apalagi ekonomi negara saat ini sedang kurang baik. Banyak terkuras untuk penanganan pandemi. Anggaran yang ada seharusnya digunakan secara bijaksana dan diutamakan untuk menyelamatkan kondisi masyarakat,” imbau mantan Ketua Umum PSSI itu.
LaNyalla berharap pengadaan barang yang sudah masuk dalam proses lelang tersebut dievaluasi.
"Sebaiknya kebijakan tersebut dibatalkan, atau setidaknya ditunda. Manfaatkanlah merek dalam negeri. Jangan sampai seruan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri hanya jadi sebuah slogan saja,” tuturnya.
Langkah Pemkot dan DPRD Kota Tangerang dalam pengadaan lini busana luar negeri juga dinilai tidak menunjukkan empati terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang sangat terdampak pandemi. LaNyalla mengingatkan, banyak industri tekstil yang kini mati.
“Di tengah industri tekstil dalam negeri sedang sekarat karena kepayahan mempertahankan usahanya saat pandemi, ini kok pejabat malah melakukan pengadaan pakaian dari brand luar. Sangat ironi,” urainya.
Selain Ketua DPD RI, reaksi keras pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang pun muncul dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Menyikapi maraknya kontroversi, DPRD Kota Tangerang akan mengadakan rapat dalam waktu dekat. Terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan, salah satunya membatalkan rencana tersebut. (khf/zul/fin)