Keputusan Sekjen DPR RI yang memberikan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota DPR dinilai tidak layak. Hal ini kian menegaskan betapa tidak pedulinya DPR terhadap rakyat di tengah situasi pandemi COVID-19.
"Kebijakan itu menunjukkan betapa tidak empatinya DPR terhadap rakyat yang tengah kesulitan. Fasilitas khusus isoman di hotel bagi anggota DPR yang sudah diputuskan. DPR telah menunjukkan ke publik minimnya kepedulian dan empati pada nasib rakyat. Banyak rakyat kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Rabu (28/7).
Dia menyinggung kebijakan serupa di parlemen yang muncul pada awal pandemi. Mulai tes PCR, vaksinasi khusus, hingga ICU khusus juga pernah diminta oleh anggota DPR.
"Sejak awal pandemi, kebijakan serupa beberapa kali muncul dari parlemen. Sebut saja tes PCR khusus ketika warga kebanyakan kesulitan karena mahal. Vaksinasi khusus bagi anggota dan keluarga, permintaan ICU khusus, sampai kebijakan pelat kendaraan khusus anggota DPR," terang Lucius.
Dia menyebut setiap kebijakan khusus itu selalu mendapat kritik keras dari masyarakat. Namun, semua protes dan kritik masyarakat seperti dianggap angin lalu oleh anggota DPR.
"Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli. Bagi DPR, ketidakpedulian pada suara rakyat tentu saja sesuatu yang kontras. Secara kelembagaan, DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili publik di hadapan kebijakan pemerintah. Kebijakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat," terangnya.
Sikap DPR atas fasilitas itu justru mengecewakan. Dia pesimistis anggota DPR bakal memikirkan rakyat lantaran selalu sibuk memikirkan dirinya sendiri.
"Kebijakan yang muncul dari parlemen selama pandemi dan bagaimana DPR tak peduli terhadap masukan dan kritikan publik sangat mengecewakan. Bagaimana DPR mau mewakili rakyat kalau mereka hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri. Padahal di saat yang sama, fasilitas serupa sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.
Acuan DPR, lanjutnya, seharusnya suara rakyat dan kebutuhan rakyat. Bukan hanya menurut dengan aturan yang menguntungkan diri sendiri.
Seperti diketahui, fasilitas itu disampaikan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Dia memastikan fasilitas hotel isoman bukan program yang dianggarkan DPR.
Anggaran bersumber dari dana perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan bersifat kontingensi. Selain untuk anggota DPR, ditujukan bagi tenaga ahli hingga staf yang terpapar COVID-19.
Fasilitas itu disediakan bagi mereka yang terpapar dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Hotel yang sudah teken MoU adalah Hotel Ibis Grogol dan Hotel Oasis di kawasan Pasar Senen Atrium, Jakarta. (rh/zul/fin)