Anggota DPRD Kabupaten Tegal meragukan data kematian pasien Covid-19 yang sudah dirilis Pemkab Tegal. Karena jumlah pasien yang meninggal selama pemberlakuan PPKM Darurat sepertinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketua Fraksi Partai Golkar M. Khuzaeni mengatakan, berdasarkan
data Pemkab Tegal hingga Senin (19/7) lalu, jumlah kematian pasien Covid-19 hanya 114 orang. Dirinya ragu dengan data ini, karena tiap hari ada orang meninggal minimal 1 orang per desa. Bahkan, banyak info setiap desa bisa 5 sampai 9 orang meninggal dunia per hari.
"Jujur saya meragukan data tersebut. Karena setiap hari ada orang meninggal dunia per desa," katanya.
Bahkan keraguan soal data kematian selama PPKM Darurat juga disampaikan warga masyarakat lainnya yang sempat memberikan informasi.
Di antaranya warga Bumijawa, Margasari, Adiwerna dan lainnya. Mereka juga tidak percaya dengan data yang dirilis Pemkab Tegal.
Dirinya menilai apakah data itu hanya untuk pencitraan agar statusnya berubah atau memang riil data di lapangan.
Sebab, hampir tiap hari ada orang meninggal di tiap desa. Jika satu desa ada satu yang meninggal dunia, berapa jika dikalikan jumlah desa.
"Padahal di Kabupaten Tegal ada 287 desa/kelurahan, maka sudah 287 orang perhari. Padahal, tiap desa ada yang meninggal lebih dari 3 orang," tambahnya.
Dirinya menduga, lanjut Khuzaeni, data yang dirilis Pemkab Tegal hanya yang meninggal dunia di fasilitas kesehatan dan pasien yang sudah kedapatan isoman.
Sedangkan yang meninggal lainnya apakah hanya meninggal biasa, karena kebanyakan sebelum meninggal mengalami gejala mirip Covid-19.
Jika meninggal karena penyakit lainnya, dirinya mempertanyakan kenapa jumlahnya sangat banyak tidak seperti biasanya. Apakah musim pancaroba kali ini lebih menakutkan ketimbang Covid-19?
"Mungkin ada gejala Covid-19, tapi mereka takut untuk dirawat, atau memang punya penyakit lainnya tapi tidak mau diobati karena syaratnya harus swab dulu. Masyarakat ketakutan untuk diperiksa," ujarnya.
Keraguan data itu harusnya bisa disikapi dengan menginstruksikan setiap kecamatan melakukan pendataan.
Camat bisa mengkroscek ke desa-desa untuk meminta data kematian selama PPKM Darurat. Sebab, data riil bisa terlihat dari pemerintahan paling bawah.
"Apakah menghitungnya berdasarkan peti mati yang keluar? Atau hanya jenazah yang dikuburkan oleh tim pemakaman BPBD dan PMI?" tandasnya. (guh/ima)