Mantan Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang meminta MPR RI segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo mendapat respon dari banya pihak.
Adanya perbedaan pendapat antara menteri dan presiden menjadi bukti pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19.
Pernyataan Kaban itu kemudian ditanggapi Refly Harun melalui unggahan video di YouTube yang membahas mekanisme pemberhentian presiden sesuai konstitusi.
Politikus PDIP Ruhut Sitompul angkat bicara menanggapi pernyataan keduanya.
“Jadi, dua tokoh ini, Kaban dan Refly saya anggap orang-orang stres yang menjurus sebentar lagi bisa pesong, ya, karena omongan mereka, argumentasinya kabur, tidak jelas,” ucap Ruhut Sitompul dikutip dari JPNN.com, Rabu (21/7).
Ruhut juga meminta Kaban yang kini petinggi Partai Ummat untuk introspeksi diri. Dia juga menyinggung kinerja eks Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“MS Kaban itu introspeksi diri, dia itu, apa pun kalau diteruskan kaitan dengan lingkungan hidup di era Pak SBY, sebagai menteri kehutanan dan itu pun cuma setengah jalan, beliau masalah reboisasi sangat bisa dibuktikan terlibat,” tutur Ruhut.
Sementara Refly disebut Ruhut tidak bisa kerja ketika menjadi komisaris utama di perusahaan BUMN.
“Jadi, mereka ini tidak ada nyambungnya, itu aku bilang, hanya orang pesong yang ngomong enggak ada nyambungnya,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.
Ruhut juga mengingatkan kepada siapa pun jangan menjadikan suasana pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan politik. Apalagi, ada yang meminta DPR memakzulkan presiden.
Selain itu, kata Ruhut, jangan juga mencoba mengadu domba antara Presiden Jokowi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal kebijakan PPKM Darurat.
“Aku mohon, enggak usah mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Luhut. Pak Luhut itu loyalis Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat percaya dengan Pak Luhut,” pungkas Ruhut Sitompul. (jpnn/fajar/ima)