Penutupan sejumlah ruas jalan protokol di Kota Slawi dan wilayah perbatasan dengan Kota Tegal menuai kekecewaan warga. Penutupan jalan untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang biasanya dilakukan mulai pukul 20.00 WIB mendadak maju menjadi pukul 15.00 WIB.
Salah satu warga Jalan Jenderal Soedirman, Slawi Kulon, Ari S., Rabu (7/7) mengatakan, sejumlah
warga yang melintas di jalan ataupun hendak pulang ke rumah dari tempat kerjanya kecele. Mereka mengaku kecewa karena merasa tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya. Sehingga harus memutar mencari jalan pulang dari kawasan RSUD dr Soeselo ke rumahnya yang hanya berjarak kurang dari satu kilometer. Awalnya menuju kawasan Ruko Slawi, tapi belum sampai ke Jalan KS Tubun, jalan sudah ditutup. Setelah balik arah, dirinya menemukan akses jalan ke arah Desa Dukuhsalam di sisi timur RSUD dan memutar sejauh enam kilometer untuk sampai ke rumahnya.
"Saya kira penutupan jalan PPKM ini mulainya pukul 20.00, saat semua toko, swalayan dan warung makan harus tutup kecuali apotek. Ternyata ini pukul 16.30 jalan sudah ditutup, bahkan katanya dari jam 15.00 jalan sudah ditutup," katanya.
Warga kecewa karena penutupan jalan tanpa pemberitahuan. Tidak hanya itu, rasa kecewa juga disampaikan warganet Heri Bae Lah lewat unggahan statusnya di salah satu fanspage media sosial.
“Dengan segala hormat saya sampaikan kepada bupati, kota slawi jam 14:00 sudah di portal semua. Terus kita para pedagang mau makan apa ? Jangankan mau dapat untung sedangkan dagangan banyak yang tidak habis. Kalian para pegawai negeri dapat gaji dari uang rakyat apakah adil kalian masih menerima gaji 100 persen sementara kita rakyat suruh ikuti aturan kalian yang tanpa ada solusi?” tulisnya di kolom status.
Tak pelak, unggahannya ini menuai beragam komentar dari warganet lainnya, salah satunya Restu Singgih dengan responnya yang sepertinya ditujukan kepada bupati Tegal.
“Ibu ini mungkin salah satu dari puluhan, ratusan atau bahkan ribuan yang bernasib serupa. Sampai kapan kezaliman ini berlanjut, kami disuruh mentaati peraturan tanpa diberikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau ga mampu bilang ya..,” tulis Restu.
Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah saat ditemui di rumah dinasnya mengaku jika dirinya sebagai ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal baru mengetahui kebijakan penutupan ruas jalan protokol tersebut usai kembali dari peninjauan Rusunawa RSUD Suradadi.
"Saya juga termasuk orang yang mengalami penyekatan. Karena sepulang dari Suradadi, jalan yang ke arah rumah dinas sudah ditutup sejak dari perempatan eks Bioskop Rama,” tuturnya.
Dirinya baru mendapat informasi soal penutupan ruas jalan tersebut dari Wakapolres Tegal Kompol Dedi Dewantoro. Dari keterangan yang diperoleh, jika kebijakan tersebut adalah instruksi langsung dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi.
Disampaikan, kebijakan penutupan jalan tersebut berlaku untuk wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Pemalang.
Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, ketiga daerah tersebut di Jawa Tengah tidak mengalami peningkatan penurunan mobilitas sejak diberlakukannya PPKM Darurat.
Dirinya mengundang seluruh anggota Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal untuk mengevaluasi kebijakan yang banyak dikeluhkan warga tersebut. Tidak ada komunikasi atau pemberitahuan sebelumnya soal rencana penutupan jalan ini. Sehingga dirinya perlu mengklarifikasi, mengevaluasinya dari sisi efektivitas penurunan kasus Covid-19 maupun dampak sosial ekonomi yang akan ditimbulkan.
Menurutnya, warga sedang dihadapkan pada masa sulit. Himpitan dan tekanan ekonomi memaksa warga harus bekerja dan berusaha lebih keras karena tidak semuanya mampu dibiayai pemerintah lewat program bantuan sosial.
Adanya mobilitas warga, lanjut Umi, justru menjadi indikasi perekonomian warga tetap berjalan. Lebih penting dari itu adalah bagaimana agar dalam bekerja dan berusaha warga selalu patuh menerapkan protokol kesehatan.