Frontal pertama, negosiasi dengan perusahaan persewaan pesawat. Manfaatkanlah kasus korupsi di masa lalu itu, untuk negosiasi. Bilang saja: sewa ini kemahalan akibat korupsi.
Toh risikonya tidak akan menimpa Anda, Pak direksi. Memang akan banyak pihak yang belingsatan. Anda tenang-tenang saja.
Paling dipecat.
Kenapa takut dipecat?
Frontal berikutnya, gilirlah awak pesawat. Sesuai dengan jumlah pesawat yang diterbangkan. Jangan semua awak berstatus aktif semua. Padahal hanya separo pesawat yang terbang.
Awak memang akan protes. Kesejahteraan menurun. Tapi ini kan soal hidup atau mati.
Jangan-jangan pemerintah tidak meneruskan bantuannya juga karena melihat direksi Garuda kurang tegas.
Frontal yang lain adalah frontalnya pemegang saham. Yang juga pemegang saham di Pertamina, di bank-bank BUMN, dan di bandara-bandara.
Utang Garuda di situ kira-kira Rp 30 triliun. Jadikan utang itu surat utang jangka panjang. Pasti Pertamina, bank BUMN, dan bandara sangat masygul. Tapi perusahaan kan harus ikut keputusan pemegang saham. Hanya saja pemegang saham jangan mudah melakukan konversi utang itu. Tunggu dulu agar yang nomor 1 dan 2 berhasil dulu dilaksanakan oleh direksi.
Nomor 1 dan 2 itu penting agar pemegang saham bisa melakukan nomor 3. Kalau tidak, manajemen dan karyawan di Pertamina, bank BUMN, dan bandara akan marah besar. Mengapa harus mereka yang prihatin. Padahal Garuda sendiri tidak mau prihatin.
Semua itu bukan ide saya. Ide saya kan PKPU –yang di Disway dulu itu. Yang tidak berani dilaksanakan itu.
1,2,3 itu adalah ide banyak pihak yang beredar di media. Lalu saya olah. Saya pikirkan. Lalu saya simpulkan: ide itu bagus. Sangat mungkin untuk dilaksanakan. Toh tidak ada jalan lain lagi. Kecuali euthanasia.
Kalau semua ide itu pun tidak bisa dilaksanakan, Garuda kelihatannya memang sedang baik-baik saja. (*)