Isu jabatan presiden tiga periode dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas warga Indonesia tidak setuju Presiden Joko Widodo maju lagi dalam Pilpres 2024.
Sebanyak 52,9 persen publik menyatakan tidak setuju. Sementara yang setuju 40,2 persen.
"Survei SMRC juga menunjukkan mayoritas warga menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden dua kali tetap dipertahankan. Yang ingin masa jabatan presiden diubah hanya 13 persen. Yang tidak punya sikap 13 persen," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando di Jakarta, Minggu (20/6).
Temuan ini, lanjut Ade, menunjukkan narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 tidak didukung mayoritas warga Indonesia.
"Memang dukungan terhadap gagasan untuk mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden nampak cukup tinggi. Yakni sekitar 40 persen. Namun, tetap persentase itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan mereka yang menganggap Jokowi cukup menjabat dua kali yang mencapai 53 persen," terangnya.
Apalagi, sebanyak 74 persen warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden. Dia melihat ada efek Jokowi terhadap sikap publik tersebut.
"Pada tingkat dasar, 74 persen publik ingin presiden dua periode saja. Tetapi, ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali maju pada Pilpres 2024, banyak yang goyah. Awalnya 74 persen yang menolak dua periode. Kini, menjadi 59,2 persen," jelas Ade.
Dia menyebutkan mayoritas warga berpendidikan tinggi menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi dalam Pilpres 2024. "Sekitar 75 persen warga berpendidikan tinggi Perguruan Tinggi menolak pencalonan tersebut. Hanya 20 persen yang mendukung," tukasnya.
Menurut Ade, terdapat perbedaan pandangan antar kelompok latar belakang pendidikan, penghasilan dan agama berbeda dalam hal dukungan dan penolakan terhadap gagasan tersebut.
Dari latar belakang pendidikan, terdapat 75 persen warga dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi yang menolak pencalonan kembali Jokowi sebagai capres 2024. Sementara hanya 45 persen warga berpendidikan SD yang juga menolak gagasan tersebut.
Dilihat dari tingkat penghasilan, terdapat 62 persen warga dengan penghasilan di atas Rp 2 juta per bulan yang menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi. Sementara 43 persen warga berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan juga menolak gagasan tersebut. (rh/zul/fin)