Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat akan mulai melakukan pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT), tahun ini.
Pembangunan dengan anggaran APBD Rp60 miliar, di tahun pertama, itu akan dibangun secara multiyears.
Rencananya, proyek yang berlokasi di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes itu akan dilelangkan pada Juni mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes Achmad Satibi melalui Kabid Perencanaan dan Pengendalian Agus Pramono mengatakan, pembangunan KPT tidak lain berdasarkan nota kesepakatan bersama antara bupati Brebes beserta unsur pimpinan DPRD setempat. Nota kesepakatan tersebut dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 lalu.
Ditambahkannya, pembangunan tersebut tidak lain merupakan kebutuhan infrastruktur kantor pemerintahan yang lebih representatif. Mengingat kantor pemerintahan yang dimiliki saat ini dinilai sudah tidak layak.
"Dari MoU tersebut telah disepakati alokasi anggaran bagi pembangunan KPT secara multiyears senilai Rp120 miliar. Komposisinya, di tahun 2021 dialokasikan Rp80 miliar dan di tahun 2022 senilai Rp40 miliar. Namun dalam penetapan APBD tahun 2021, alokasi anggaran pembangunan KPT di tahun pertama hanya Rp60 miliar. Sedangkan tahun kedua dialokasikan Rp50 miliar," ujarnya.
"Dengan kata lain, pembangunan KPT ini sudah direncanakan sejak lama, karena memang sudah menjadi kebutuhan mendesak," lanjutnya.
Sesuai dengan nota kesepakatan, gedung KPT tersebut nantinya dibangun lima lantai. Gedung tersebut selain digunakan untuk kantor bupati juga akan digunakan untuk Setda Brebes dan bagiannya.
"Selain itu, KPT tersebut nantinya digunakan untuk Kantor Baperlitbangda, Kantor Inspektorat dan Aula Pemkab Brebes. Gedung yang akan dibangun itu berada di depan bangunan lama KPT," jelasnya.
Ditambahkannya, untuk saat ini prosesnya masih dalam persiapan lelang.
"Kami sudah menyerahkan dokumen lelang ke LPSE Brebes, dan dalam tahap evaluasi. Ditargetkan, pada Juni nanti lelang akan dilaksanakan," ungkapnya.
"Yang perlu kami luruskan, alokasi anggaran KPT itu bukan dari hasil refocusing, tetapi sudah dianggarkan sejak lama. Yakni, berdasarkan nota kesepakatan bupati dengan pimpinan DPRD tersebut. Justru jika mengacu MoU alokasi anggaran yang ditetapkan di tahun 2021 berkurang hanya Rp60 miliar, bukan Rp80 miliar," pungkasnya. (ded/ima)