Bupati Tegal Umi Azizah bersama anggota forkopimda mengikuti halalbihalal virtual dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Bupati menyampaikan, selama masa mudik ada 20 ribu pemudik yang masuk ke Kabupaten Tegal.
Bupati Tegal Umi Azizah, Jumat (21/5) mengatakan, jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 65 ribu orang yang pulang ke kampung halaman.
Menurunnya jumlah pemudik sangat dipengaruhi oleh kebijakan larangan mudik oleh pemerintah. Sehingga jumlah pemudik yang pulang ke kampung halaman cukup sedikit.
"Jumlah pemudik tahun ini hanya 20 ribuan. Kalau tahun kemarin sampai 65 ribu orang yang pulang ke kampung halaman," katanya.
Selain mampu menekan jumlah pemudik, tambah Umi Azizah, tingginya antusias warga untuk berwisata pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriah sudah diantisipasi Pemerintah Kabupaten Tegal.
Salah satunya membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk ke kawasan Objek Wisata Pemandian Air Panas Guci.
Langkah pembatasan ini diambil untuk mencegah terjadinya klaster penularan Covid-19 akibat kerumunan wisatawan. Selain mengintensifkan pengawasan penerapan protokol kesehatan, juga terus memantau perkembangan arus masuk wisatawan.
"Setelah mencapai batas maksimal yang bisa ditoleransi, kami menutup akses masuknya. Sifatnya hanya sementara dan dibuka lagi jika jumlah pengunjung di dalamnya sudah berkurang,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah GanjarPranowo memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran forkopimda di Jawa Tengah, tidak terkecuali di Kabupaten Tegal yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan anjuran kepada masyarakatnya agar tidak mudik.
Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, sedikitnya ada 600 ribu warga pemudik yang masuk ke Jawa Tengah.
Menyikapi ini, dirinya berpesan kepada warga masyarakat agar waspada. Dirinya juga
menitip pesan kepada para kepala daerah supaya bersinergi dengan forkopimda dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengantisipasi adanya peningkatan kasus Covid-19 pasca mudik Lebaran.
Termasuk menindak tegas pengelola objek wisata yang tidak mampu mengendalikan warga pengunjungnya sehingga menimbulkan kerumunan. (guh/ima)