Terseret dalam kasus suap antara Wali Kota Tanjungbalai dan penyidik KPK, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disarankan mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI.
Pasalnya, wakil ketua DPR yang merupakan politisi Golkar itu citranya sudah buruk sebagai perantara dalam kasus suap tersebut.
Hal ini seperti dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus.
"Idealnya sih dengan gambaran keterlibatan seperti yang dipaparkan oleh ketua KPK, saya kira Azis memang mesti mundur dari jabatan pimpinan DPR. Lebih gentle, kalau keputusan mundur ini muncul dari kesadaran Azis sendiri,” kata Lucius kepada wartawan, Kamis (29/4) dikutip dari RMOL.
"Akan tetapi sangat langka di Indonesia, pejabat minta mundur jika sedang diduga melakukan penyimpangan,” imbuhnya.
Lucius menambahkan, jika ingin cepat untuk pemunduran Azis Syamsuddin, Partai Golkar diminta turun tangan untuk meminta wakil ketua DPR RI itu mundur agar citra Golkar tidak terkena imbas dari adanya kasus Azis Syamsuddin.
“Jika Golkar tak juga mengambil inisiatif, saya kira kita memang harus menunggu proses di MKD. Setya Novanto ketika menjadi ketua DPR pernah juga dipaksa mundur dari posisinya atas keputusan MKD. Oleh karena itu, saya kira peluang paling mungkin untuk memastikan Azis diberhentikan dari jabatan wakil ketua DPR adalah melalui jalur penyelidikan etik di MKD,” tandasnya. (rmol.id/ima)