Kegaduhan kegiatan kajian menjelang Ramadan yang dilakukan oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) Pelni, hingga berujung pencopotan salah satu pejabat di perusahaan pelat merah tersebut akhirnya memaksa PT Pelni buka suara.
BUMN ini akhirnya meminta maaf atas kegaduhan tersebut. Hal ini seperti dikatakan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taufik.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan tindak lanjut atas peristiwa tersebut secara serius dan objektif dengan berpedoman pada nilai Pancasila.
“Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakehoder, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi,” ucap Opik kepada wartawan, Minggu (11/4) dikutip dari RMOL.
Pihaknya menyampaikan bahwa PT Pelni berencana menggelar kegiatan dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan. Namun hal itu dibatalkan lantaran tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di perusahaan.
“Setelah dilakukan klarifikasi kepada penyelenggara kegiatan kami mendapati terdapat kealpaan untuk melakukan komunikasi dan sebagaimana yang biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Bakis Peni, kata Opik, merupakan badan keagamaan Islam di bawah perusahaan yang memfasilitasi pegawai muslim untuk melakukan kegiatan Rohani seperti kegiatan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, pengajian serta menyalurkan zakat dan infak para pegawai PT Pelni.
Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto memberi penjelasan mengenai peredaran poster kegiatan kajian Ramadan online yang diisi beberapa tokoh agama. Kata Dede, sapaan akrabnya, dewan direksi Pelni belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu, sehingga acara tersebut dibatalkan.
"Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan," katanya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pelni akhirnya memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadan. Sementara buntut dari pembatalan ini, ada pejabat yang dimutasi dari jabatannya ke posisi lain.
"Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP," ujarnya.
"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tutupnya. (rmol.id/ima)