DPP Demokrat Pilih Tutup Buku Soal Moeldoko: Silakan Jika Masih Ingin Menebar Fitnah

JAKARTA- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Sabtu (3/4) kembali buka suara pascakeputusan Kemenkumham menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) versi Moeldoko. Menurutnya, Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan fokus konsolidasi internal. "Saat ini kami sedang fokus konsolidasi dengan para pengurus, anggota dewan, dan kader, baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota," ujar Herzaky dikutip dari RMOL. Herzaky mengatakan, setelah konsolidasi internal sudah mantap, Partai Demokrat selanjutnya bisa fokus dan optimal membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Jadi, kami bisa kembali fokus dan optimal membantu rakyat terdampak pandemi," tuturnya. Sedangkan, untuk para mantan kader yang menjadi pelaku KLB ilegal maupun gerombolan Moeldoko lainnya, adalah masa lalu, dan kini Partai Demokrat 'tutup buku'. "Silakan jika para pelaku KLB ilegal Sibolangit maupun gerombolan Moeldoko lainnya masih ingin terus menebar fitnah dan kabar bohong. Kami ingin fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, soliditas, kekompakan, dan loyalitasnya," pungkas Herzaky. Kemenkumham sebelumnya secara resmi menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang diajukan Kepala KSP Moeldoko, Johny Allen Marbun dkk. Menkumham Yasonna H. Laolly menjelaskan, pihaknya merujuk AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020. Menteri asal PDI Perjuangan ini menegaskan, argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko, masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Salah satu syarat kubu Moeldoko tidak memenuhi persyaratan adalah kehadiran perwakilan DPD dan DPC Partai Demokrat juga tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC. "Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," kaya Yasonna saat jumpa pers secara virtual, Rabu (31/3). (rmol.id/ima)