Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri mengalami penurunan hingga 70 persen. Penurunan ini karena masih banyak negara yang belum bisa menerima tenaga kerja asal Indonesia disebabkan faktor pandemi Covid-19.
Direktur Penempatan Non-Pemerintah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Irini Rahyuwati, Jumat (26/2) mengatakan, semua ini karena lockdown. Sehingga Indonesia tidak bisa mengirim pekerja migran. Saat ini yang masih dibuka pada masa pandemi hanya Hongkong. Beberapa negara lain memang sudah mulai buka, tapi sektornya terbatas. Penempatan pekerja migran di luar negeri pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis.
"Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 250 ribu orang. Namun, tahun 2020 hanya sekitar 30 persen yang bisa diberangkatkan," katanya.
Negara yang masih membuka peluang, tambah Irini, hanya Hongkong untuk sektor informal. Sedangkan Jepang dan Korea masih menutup pengiriman tenaga kerja. Namun, pada tahun 2020, pihaknya mengirim 300 perawat ke Hongkong. Untuk tahun ini, masih proses pelatihan bahasa untuk tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
"Kalau tidak Juli ya Agustus kita mulai memberangkatkan pekerja migran ke sana," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dr Dewi Aryani menuturkan, permasalahan pekerja migran di Kabupaten Tegal yakni kurangnya penguasaan bahasa asing. Sementara itu, tempat kursus bahasa asing, terutama Bahasa Jepang dan Bahasa Korea di wilayah tersebut belum banyak.
Pihaknya akan berupaya membuat Badan Latihan Kerja (BLK) khusus untuk pelatihan dua bahasa. Pembangunan BLK diupayakan tahun ini bisa direalisasikan. Namun, pihaknya terkendala tenaga pengajar.
Direncanakan, tenaga pengajar diambilkan dari pekerja migran yang sudah pernah ke Jepang dan Korea.
"Pekerja migran asal Kabupaten Tegal 6 ribu sampai 7 ribu orang. Jika belajar di luar daerah biayanya tinggi. Juni sudah dimulai tes kompetensi," ungkapnya. (guh/ima)