Kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal sudah kurang lebih 11 bulan. Bupati meminta supaya persoalan tersebut segera dihentikan.
Bupati Tegal Umi Azizah, Selasa (16/2) mengatakan, Pemkab Tegal melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama dua pekan. Mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Selama itu pula, dirinya meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta menemukan kasus Covid-19 sebanyak-banyaknya.
"Selama dua pekan PPKM ini, saya minta dinkes bisa menemukan kasus positif sebanyak-banyaknya untuk kemudian diisolasi," katanya.
PPKM yang berlangsung selama dua pekan ini, tambah Umi Azizah, merupakan masa yang tepat untuk menemukan kasus positif Covid-19 di sejumlah desa. Dinkes dapat meningkatkan pemeriksaan, pengetesan, dan pelacakan. Di masa ini, mobilitas warga juga berkurang dan Satgas Jogo Tonggo diaktifkan kembali.
"Momennya ini sangat pas karena warga di lingkungan RT dan RW bisa secara intensif melakukan pengawasan di rentang waktu itu,” tambahnya.
Pandemi Covid-19, lanjut Umi Azizah, sudah berlangsung lebih dari 11 bulan ini harus segera dihentikan. Pandemi ini telah mendisrupsi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk agenda strategis pembangunan daerah. Dia menyebut, segala upaya sudah dilakukan Pemkab Tegal untuk mengendalikan pandemi Covid-19 agar penularannya tidak semakin meluas.
Pemeriksaan dan pelacakan kontak erat kasus positif sudah dilakukan. Sedikitnya, sudah lebih dari 23 ribu kali pelacakan dan pengetesan dilakukan di Kabupaten Tegal hingga mampu menjaring 4.621 kasus positif sepanjang pandemi ini.
Dirinya meyakini jumlah riil kasus positif di masyarakat masih jauh lebih banyak ketimbang yang berhasil ditemukan dan dicatat. Saat ini, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Tegal mencapai 413 orang.
Rinciannya, 117 orang dirawat di rumah sakit dan selebihnya isolasi mandiri. Sedangkan case fatality rate atau tingkat kematiannya 4,19 persen dari 190 kasus kematian akibat Covid-19. Angka ini memang lebih rendah dari tingkat kematian secara keseluruhan di Jawa Tengah yang mencapai 6,24 persen. (guh/ima)