Di awal tahun 2021, ritel modern kembali berguguran. Akibat daya beli yang masih melemah, kebijakan PSBB, PPKM, membuat toko ritel modern Giant di pusat perbelanjaan Margo City Depok terpaksa menutup tokonya, Rabu (3/2). Toko-toko ritel modern ini harus menyerah di tengah situasi sulit saat ini.
Head of Corporate & Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto membenarkan bahwa salah satu cabang toko ritel Giant terpaksa menutup toko mereka. Diungkapkan Diky, penutupan merupakan bagian dari strategi perseroan dalam menyikapi perkembangan terkini kondisi pasar akibat pandemi covid-19, yang sedikit banyak merubah perilaku belanja pelanggan di toko ritel.
"Kami mengembangkan strategi jangka panjang untuk membangun bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang. Untuk itu saat ini kami telah memutuskan untuk melakukan penutupan toko dengan format hypermarket di dalam mal, dalam hal ini yaitu Giant Margo City," ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (3/2).
Meski demikian, Diky memastikan bahwa hak seluruh karyawan tetap terpenuhi. Pihak manajemen, kata dia, telah berkomunikasi dengan seluruh karyawan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kami telah berkomunikasi secara jelas dengan semua karyawan, dan memperlakukan semua dengan adil dan hormat. Kami bertindak sesuai dengan hukum dan memastikan bahwa karyawan yang terkena dampak menerima hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," tegasnya.
Menyikapi maraknya toko ritel modern berguguran di Tanah Air, Ekonom INDEF Dzulfian Syafrian menyebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab toko ritel tumbang, pertama karena masalah internal di perusahaan, kedua karena kondisi pasar yang melemah, dan ketiga karena kebijakan pemerintah.
Untuk kasus toko ritel Giant, Dzulfian menilai, kemungkinan lebih disebabkan oleh sebab yang pertama, yakni masalah internal perusahaan. Sebab, sejak era sebelum pandemi pun, toko ritel Giant sudah mulai 'goyang'.
"Kemunduran sektor ritel ini sangat menghawatirkan, sebab sektor ini adalah sektor yang sangan esensial, dalam keadaan apapun masyarakat pasti tetap mengkonsumsi barang ritel. Jika yang esensial saja berguguran, apalagi yang sekunder atau tersier," ujar Dzulfian kepada FIN, kemarin.
Dzulfian menyadari, lemahnya daya beli masyarakat memegang peran utama dalam kondisi seperti ini, namun demikian jika ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang tepat, daya beli masyarakat seharusnya bisa diselamatkan, begitu pula dengan sektor ritel yang tentu akan terselamatkan juga dengan banyaknya masyarakat yang mampu berbelanja.
"Ingat bahwa 60 persen perekonomian Indonesia (PDB) kita itu kan dari konsumsi masyarakat. Itu kan kekuatan utama perekonomian kita dan juga daya jual kita ke para investor bahwa kita punya pasar yang kuat, besar dan tumbuh," tuturnya.
Sayangnya, lanjut Dzulfian, di saat kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah yang disebutnya mampu mendorong tingkat daya beli masyarakat dan penyalurannya tepat sasaran seperti subsidi gaji, justru tidak dilanjutkan pemerintah. Padahal, stimulus itulah satu-satunya tools percepatan pemulihan ekonomi nasional yang paling tepat dan efektif.
"Padahal stimulus itu bisa sebagai counter balancing terhadap apa yang terjadi di masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimisnya bahwa akan ada perubahan signifikan di sektor perekonomian pada tahun ini. Semua itu, kata dia, tak lepas dari komitmen pemerintah memperkokoh landasan agar Indonesia tidak masuk ke dalam kategori middle income trap.
"Untuk mengakselerasi pertumbuhan setelah pandemi, Indonesia harus memperbaiki UU dan peraturan. Reformasi struktural ini tampak dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi satu terobosan dalam investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Ini akan memudahkan bagi bisnis baru di Indonesia," kata Airlangga, kemarin. (git/din/zul)