Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan ada kemungkinan Jokowi kembali melakukan reshuffle. Dipilihnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ternyata mendapat sejumlah tekanan dari masyarakat tertentu.
Menag diprediksi bisa semakin keras terhadap FPI dan HTI. Alasannya, secara pemikiran politik, dua organisasi ini dikenal kerap mengkritik pemerintah.
Selanjutnya, tidak adanya andil Muhammadiyah pada reshuffle pertama menjadi salah satu pertimbangan. "Hal semacam ini memerlukan komunikasi intens, agar stabilitas politik etap terjaga," terangnya.
Muhammadiyah juga diprediksi bakal mendapat satu jatah kursi. Kemungkinan, yang akan diganti adalah Mendikbud Nadiem Makarim. Alasannya, sejumlah kebijakan yang diambil sering mendapat kontra dari masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi II Mardani Ali Sera memberikan catatan penting. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan adanya reshuffle kabinet.
Mardani menyatakan, bahwa sedari awal sudah mengingatkan dan mengkritik diperiode kedua Presdien Jokowi untuk melibatkan KPK dalam meneliti rekam jejak para calon Menteri agar arahnya lebih jelas.
“Putaran pertama berjalan baik karena KPK dilibatkan. Akan tetapi pada putaran ke-2 KPK menyatakan prosesnya tertutup, pemenangnya tidak ketahuan, spesifikasinya tidak jelas, distribusinya semacam, sehingga sebetulnya tidak ada asap kalau tidak ada api,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Senin (28/12).
Ia menambahkan, bahwa Jokowi jangan marketing atau dramatisasi. Artinya, sesuatu yang seolah masalah besar yaitu korupsi hal yang memalukan dan menyedihkan selesai hanya dengan diganti menteri. Padahal, itu adalah akar masalahnya.
“Ini prestasi terburuk periode ke-2 Pak Jokowi karena dalam satu tahun dan dalam 2 pekan berturut-turut ada dua Menteri yang OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK dan dua-duanya tuduhannya korupsi,” tegasnya.
Mardani menilai, ini merupakan sesuatu yang amat naif sehingga dua korupsi benur. Seharusnya, Pak Jokowi dan KSP mampu untuk mengetahui akar masalahnya sebelum dipanggil oleh KPK, artinya dipanggil Jokowi dahulu.
“Kalau saya pribadi minta Pak Jokowi minta maaf, karena dua menteri yang ditangkap KPK itu diangkat oleh Pak Jokowi. Tambahannya segera buat audit proses, pengumuman ke publik, ini loh kesalahanny. Bukan cuma mencari siapa yang salah tapi dimana letak kesalahan. Nah, kemudian diikut sertakan dengan menteri-menteri yang lain, jadi total 6,” paparnya.
Mardani menjelaskan, bahwa berapapun menteri yang mau di reshuffle itu hak presiden. Ia secara personal kepada para menteri memberikan doa yang terbaik dan menunggu hasil kerjanya selama 100 hari ke depan.
“Pak Jokowi harus betul-betul membuat pengawasan yang lebih melekat kepada para menterinya, jangan sampai kasus memalukan dalam dua pekan berturut-turut, dua menteri Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terulang,” tegasnya.
Ia juga meminta, bahwa setiap enam Menteri yang terpilih mengumumkan target kerjanya selama 100 hari dan bagaimana roadmap untuk mencapainya serta berikan kesempatan Publik untuk mengakses prestasi-prestasi tersebut. (khf/zul)